Beli Tisu di E-Commerce Kena PPN? Ini Penjelasan Resmi Menkeu Demi Keadilan Usaha Konvensional dan Online!

KebonCinta.com — Pemerintah mulai memperkuat penerapan ketentuan perpajakan dalam perdagangan digital atau e-commerce. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pedagang konvensional dan penjual melalui platform online.

Suahasil mencontohkan pembelian barang sederhana seperti tisu. Ketika konsumen membeli tisu di toko konvensional, transaksi tersebut dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, transaksi serupa melalui platform online sebelumnya belum memperoleh perlakuan perpajakan yang sama dalam skema yang dimaksud pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Menurutnya, kesetaraan perlakuan pajak diperlukan agar pedagang yang berjualan secara digital tidak memperoleh perlakuan berbeda dibandingkan pelaku usaha yang membuka toko fisik.

Baca Juga: Potongan Biaya Marketplace Minimal 50 Persen Mulai Berlaku, Ini Cara Pengajuan lewat SAPA UMKM 

Pemerintah Ingin Ciptakan Persaingan Adil antara Toko Offline dan Online

Suahasil menjelaskan bahwa penerapan pajak dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga level playing field atau kesetaraan persaingan usaha.

Selama ini, pedagang konvensional dan pedagang digital menjalankan kegiatan usaha melalui saluran berbeda. Pemerintah ingin memastikan transaksi ekonomi melalui kedua saluran tersebut memperoleh perlakuan perpajakan sesuai ketentuan.

Dalam konferensi pers tersebut, Suahasil menggunakan contoh pembelian tisu untuk menggambarkan perbedaan perlakuan pajak antara transaksi di toko fisik dan platform digital.

Ia menilai kebijakan perpajakan perlu mengikuti perkembangan pola belanja masyarakat yang semakin banyak menggunakan layanan e-commerce.

Pemerintah juga telah menerapkan pemungutan PPN PMSE untuk transaksi lintas negara. Salah satu contohnya adalah layanan digital berlangganan seperti platform video streaming.

Sementara itu, penerimaan PPN PMSE dari transaksi domestik mulai dikonsolidasikan pada November 2026.

Empat Marketplace Ditunjuk Memungut PPh Pasal 22

Selain pembahasan PPN, pemerintah juga menjalankan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Mulai 1 Oktober 2026, pemerintah menunjuk empat marketplace untuk menjalankan pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.

Keempat platform tersebut adalah:

1. Tokopedia.
2. Shopee.
3. Blibli.
4. Lazada.

Melalui mekanisme ini, marketplace bertindak sebagai pihak yang memungut pajak dari penghasilan pedagang sesuai ketentuan perpajakan.

Besaran PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% dari peredaran bruto atau omzet pedagang, tidak termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Kebijakan tersebut bukan pengenaan jenis pajak baru. Pemerintah hanya mengubah mekanisme pemungutan yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pedagang menjadi melalui marketplace yang telah ditunjuk.

Tidak Semua Pedagang Online Terkena Potongan PPh 0,5%

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan pengecualian bagi pedagang tertentu.

Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.

Pengecualian ini bertujuan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil yang memenuhi persyaratan.

PPh Pasal 22 yang telah dipungut juga dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, pemungutan pajak diharapkan lebih tertib dan memudahkan pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

PPN dan PPh Marketplace Tidak Boleh Disamakan

Ada dua kebijakan perpajakan yang perlu dipahami masyarakat dalam penerapan pajak perdagangan digital.

Pertama, PPN PMSE. Pajak ini berkaitan dengan konsumsi barang atau jasa kena pajak melalui perdagangan elektronik. Pengenaan PPN mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kedua, PPh Pasal 22 marketplace. Pajak ini berkaitan dengan penghasilan pedagang yang bertransaksi melalui marketplace. Platform yang ditunjuk pemerintah bertugas memungut PPh sebesar 0,5% dari omzet yang menjadi dasar pemungutan.

Artinya, PPh Pasal 22 sebesar 0,5% bukan pajak tambahan yang otomatis dibebankan kepada pembeli setiap kali berbelanja online. Subjek pemungutannya adalah pedagang dalam negeri yang memenuhi kriteria.

Pembedaan ini penting agar masyarakat tidak salah memahami kebijakan pemerintah dan menganggap setiap transaksi e-commerce otomatis dikenai dua jenis pajak baru.

Baca Juga: Gratis Ongkir di Marketplace, Strategi Promosi yang Berpotensi Memicu Persoalan Persaingan Usaha 

Pemerintah Siapkan Pelaporan Realisasi Penerimaan Pajak

Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak melalui marketplace akan mulai dilaporkan pada November 2026.

Dalam konferensi pers APBN Kita, ia menyebut jadwal pembayaran pada 15 November dan pelaporan pada 20 November.

Pemerintah akan menyampaikan angka realisasi setelah proses pembayaran dan pelaporan terkonsolidasi.

Kebijakan perpajakan digital ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan perdagangan elektronik.

Melalui penerapan aturan tersebut, pemerintah berharap aktivitas perdagangan online dan konvensional memperoleh perlakuan yang lebih setara, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak para pelaku usaha.