SeCirebon.com — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepulauan Riau menjalin kerja sama dengan 210 sekolah menengah pertama negeri dan swasta di Kota Batam untuk memperkenalkan kesadaran pajak kepada siswa.
Program tersebut dilakukan melalui pengintegrasian materi perpajakan ke dalam kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung di sekolah.
Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau, Mekar Satria Utama, menyampaikan informasi tersebut dalam kegiatan peluncuran program di Batam pada Selasa, 17 November 2026.
SEBANYAK 210 SMP DILIBATKAN
Program inklusi kesadaran pajak melibatkan 210 SMP negeri dan swasta di Kota Batam.
Kerja sama tersebut bertujuan memperkenalkan peran pajak dalam pembangunan sejak peserta didik berada pada jenjang pendidikan menengah pertama.
DJP berharap siswa dapat memahami hubungan antara kewajiban warga negara dan penyediaan fasilitas publik.
Namun, pelaksanaan program tidak berarti siswa SMP diwajibkan membayar pajak penghasilan hanya karena mengikuti pembelajaran.
PAJAK DIPERKENALKAN MELALUI MATERI YANG SUDAH ADA
Mekar menjelaskan bahwa program ini tidak menjadikan pajak sebagai mata pelajaran baru yang berdiri sendiri.
Sebaliknya, pemahaman perpajakan diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran yang telah tersedia.
Pendekatan tersebut memungkinkan siswa mengenal pajak sesuai kemampuan dan usia mereka.
Materi dapat disampaikan melalui contoh kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami.
PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA MENJADI CONTOH
Salah satu mata pelajaran yang dapat digunakan adalah Pendidikan Pancasila.
Dalam pelajaran tersebut, pajak dapat diperkenalkan sebagai bagian dari hak dan kewajiban warga negara.
Siswa juga dapat memahami konsep gotong royong dalam mendukung kebutuhan bersama.
Penggunaan contoh tersebut bertujuan menjelaskan hubungan antara kehidupan masyarakat dan pembiayaan fasilitas publik.
PAJAK MENDUKUNG BERBAGAI KEBUTUHAN NEGARA
Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau menjelaskan bahwa pajak mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan.
Bidang yang disebut antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Melalui pembelajaran, siswa diajak memahami bahwa fasilitas publik membutuhkan pembiayaan dan pengelolaan.
Pemahaman tersebut diharapkan membangun kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam kehidupan bernegara.
BATAM JADI PELOPOR KERJA SAMA SERENTAK
Menurut Mekar, Batam menjadi daerah pertama yang secara formal melaksanakan perjanjian kerja sama secara serentak untuk program inklusi kesadaran pajak pada jenjang SMP.
Kerja sama tersebut melibatkan DJP dan dinas pendidikan.
Langkah ini diharapkan memberikan dasar koordinasi bagi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah.
Namun, klaim sebagai daerah pertama tersebut merujuk pada bentuk perjanjian kerja sama serentak yang dijelaskan DJP, bukan berarti sebelumnya tidak pernah ada pendidikan perpajakan bagi pelajar di daerah lain.
GURU DAN MGMP AKAN DILIBATKAN
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, menyampaikan apresiasi terhadap program tersebut.
Menurutnya, pembelajaran mengenai pajak dapat membantu siswa memahami manfaat kontribusi masyarakat bagi pembangunan negara.
Pelaksanaan kegiatan akan melibatkan guru serta Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP.
Keterlibatan guru diperlukan agar materi dapat disesuaikan dengan pelajaran dan kemampuan peserta didik.
EDUKASI PAJAK PERLU DISAMPAIKAN SECARA SEDERHANA
Materi perpajakan untuk siswa SMP perlu memperhatikan tingkat pemahaman peserta didik.
Contohnya, guru dapat menjelaskan bagaimana fasilitas sekolah, layanan kesehatan, dan jalan umum berkaitan dengan pembiayaan publik.
Pembelajaran juga dapat membahas pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.
Namun, siswa tetap perlu diajarkan bahwa penggunaan anggaran publik juga memerlukan pengawasan dan akuntabilitas.
BUKAN PROGRAM PENARIKAN PAJAK DARI SISWA
Masyarakat perlu memahami bahwa kegiatan di Batam merupakan program edukasi.
Tidak ada informasi bahwa pemerintah memungut biaya baru kepada siswa melalui kerja sama 210 sekolah tersebut.
Program ini juga bukan pengumuman perubahan kurikulum nasional untuk seluruh sekolah di Indonesia.
Pelaksanaannya dilaporkan sebagai kerja sama di Kota Batam.
HARAPAN BAGI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Melalui program inklusi kesadaran pajak, DJP Kepulauan Riau berharap pelajar mempunyai pemahaman mengenai peran pajak sejak usia sekolah.
Kerja sama dengan dinas pendidikan dapat membantu materi disampaikan secara terstruktur.
Program tersebut diharapkan mendukung pendidikan kewarganegaraan dan menumbuhkan kesadaran mengenai hak serta kewajiban masyarakat dalam pembangunan nasional.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir