DJP Sosialisasikan Pengurangan Sanksi Pajak di Cirebon, Pengajuan Dibuka hingga 1 Oktober 2028

KebonCinta.com — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II mengajak wajib pajak di wilayah Ciayumajakuning memanfaatkan fasilitas pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi perpajakan sesuai ketentuan terbaru.

Sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dilaksanakan di Aula Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu pada Selasa, 3 November 2026.

Informasi kegiatan tersebut dipublikasikan Ciremai Today pada Senin, 9 November 2026.

WILAYAH CIAYUMAJAKUNING MENJADI SASARAN SOSIALISASI

Kegiatan melibatkan perwakilan wajib pajak dan konsultan pajak dari berbagai wilayah kerja.

Peserta berasal dari KPP Pratama Cirebon Satu, KPP Pratama Cirebon Dua, KPP Pratama Indramayu, serta KPP Pratama Kuningan yang juga melayani wilayah Kabupaten Majalengka.

Sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman wajib pajak mengenai persyaratan dan mekanisme penyelesaian sanksi administrasi.

Kebijakan ini menjadi perhatian pelaku usaha karena sanksi perpajakan dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

APA ITU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI?

Baca Juga: KAI Daop 3 Cirebon Sediakan Kursi Roda hingga Jalur Khusus Difabel, Ini Fasilitas untuk Penumpang Lansia 

Fasilitas yang disosialisasikan DJP memungkinkan wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai persyaratan hukum.

Peraturan yang dibahas mencakup PMK Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Kebijakan tersebut memberikan mekanisme untuk membantu penyelesaian kewajiban perpajakan yang memiliki komponen sanksi administrasi.

Namun, fasilitas ini bukan berarti seluruh pajak terutang dihapuskan atau setiap permohonan pasti disetujui.

Pengurangan sanksi tetap ditentukan melalui pemeriksaan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

PENGAJUAN DISEBUT DIBUKA HINGGA 1 OKTOBER 2028

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam sosialisasi, fasilitas pengajuan berlaku hingga 1 Oktober 2028.

Ketentuan pembuktian kekhilafan juga disederhanakan melalui penggunaan surat pernyataan bermeterai.

Besaran pengurangan sanksi tidak selalu sama untuk semua wajib pajak.

Persentase yang dapat diberikan berkaitan dengan waktu pelunasan kewajiban dan pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT sesuai ketentuan.

Karena itu, wajib pajak perlu memeriksa perincian masing-masing kasus sebelum menentukan langkah administrasi.

ADA KETENTUAN BATAS PERMOHONAN

Narasumber sosialisasi menjelaskan bahwa pengajuan fasilitas tetap memiliki pembatasan hukum.

Mengacu pada Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jumlah permohonan untuk setiap ketetapan dibatasi maksimal dua kali.

Ketentuan tersebut perlu diperhatikan agar wajib pajak tidak keliru ketika mengajukan permohonan.

Selain itu, wajib pajak yang mengalami tindakan penagihan, seperti pemblokiran rekening atau penyitaan sebagian aset, dapat berkonsultasi mengenai ketentuan fasilitas yang mungkin relevan dengan kondisinya.

BAGAIMANA CARA MENGURUSNYA?

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Barat II, Eko Radnadi Susetio, mendorong wajib pajak berkonsultasi secara langsung.

Masyarakat di Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan dapat menghubungi Account Representative atau petugas layanan KPP tempat terdaftar.

Sebelum mengajukan permohonan, wajib pajak perlu menyiapkan informasi mengenai ketetapan pajak, status pelunasan, pelaporan SPT, serta dokumen administratif yang diminta petugas.

Langkah teknis pengajuan dan jenis dokumen harus mengikuti peraturan resmi, bukan hanya informasi yang dibagikan melalui media sosial.

MANFAAT BAGI PELAKU USAHA

Pemerintah berharap fasilitas pengurangan sanksi dapat membantu perusahaan menjaga likuiditas keuangan.

Dana yang sebelumnya disiapkan untuk memenuhi kewajiban sanksi berpotensi digunakan untuk mendukung kegiatan produktif apabila permohonannya dikabulkan.

Namun, manfaat tersebut bergantung pada kondisi kewajiban dan keputusan administrasi setiap wajib pajak.

DJP mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan konsultasi resmi agar dapat memahami hak dan kewajiban perpajakan dengan benar.