DPRD Kota Cirebon Sepakati 6 Raperda Baru dalam Propemperda 2026, Termasuk Perlindungan UMKM

KebonCinta.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Jawa Barat, menyepakati perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kota Cirebon pada Senin, 9 November 2026.

Perubahan tersebut mencakup penambahan enam rancangan peraturan daerah atau Raperda yang berkaitan dengan koperasi, usaha mikro, pengelolaan anggaran, kelembagaan pemerintah, dan ketentuan kepegawaian daerah.

ENAM RAPERDA MASUK AGENDA LEGISLASI

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cirebon, M Noupel, menjelaskan bahwa perubahan kedua Propemperda telah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Terdapat enam Raperda yang disepakati masuk dalam agenda pembentukan peraturan daerah.

Raperda pertama berkaitan dengan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Raperda kedua mengatur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2026.

Raperda ketiga adalah Perubahan APBD Tahun 2026, sedangkan Raperda keempat berkaitan dengan APBD Tahun 2027.

Selanjutnya, Raperda kelima membahas Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Raperda keenam mengatur Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Baca Juga: Anak Tidak Mau Mandi? Kenali Penyebab dan 8 Cara Membiasakannya Tanpa Memaksa 

PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Salah satu rancangan yang menjadi perhatian adalah Raperda mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro.

Rancangan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.

Koperasi dan usaha mikro memiliki peran dalam penyediaan barang, jasa, dan kesempatan usaha di lingkungan lokal.

Melalui pembahasan regulasi, pemerintah daerah berpeluang menyusun ketentuan yang mendukung perkembangan sektor tersebut.

Namun, rincian bentuk fasilitas atau bantuan yang akan diberikan belum dapat dipastikan hanya berdasarkan judul Raperda.

PEMBAHASAN ANGGARAN DAERAH

Agenda lainnya berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2026 akan menjadi bagian dari proses akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, rancangan mengenai APBD 2027 berkaitan dengan pengaturan anggaran pemerintah untuk tahun berikutnya.

Pembahasan anggaran memiliki peran penting karena menentukan dasar pendanaan berbagai program pelayanan publik.

Namun, angka maupun alokasi untuk setiap sektor masih harus merujuk pada dokumen anggaran resmi yang dibahas dan ditetapkan.

ADA RENCANA PENCABUTAN ATURAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Salah satu Raperda yang dimasukkan dalam Propemperda adalah pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2005 mengenai ketentuan pokok pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Rencana tersebut perlu diperhatikan karena berkaitan dengan regulasi kepegawaian daerah.

Akan tetapi, masuknya Raperda pencabutan ke dalam program legislasi tidak otomatis berarti seluruh pegawai tidak tetap diberhentikan atau status kepegawaiannya telah berubah.

Dampak terhadap pegawai harus ditentukan berdasarkan isi peraturan yang nantinya disahkan serta ketentuan perundang-undangan terkait.

SUDAH DIBAHAS SEJAK OKTOBER

Bapemperda DPRD Kota Cirebon bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebelumnya telah melakukan pembahasan pada 22 Oktober 2026.

Pembahasan tersebut menghasilkan berita acara kesepakatan yang menjadi dasar pengambilan keputusan pada rapat paripurna.

Dengan demikian, perubahan Propemperda telah melewati tahap koordinasi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah.

Rapat paripurna pada 9 November menjadi tahapan penetapan perubahan agenda pembentukan peraturan daerah.

BELUM BERARTI ENAM RAPERDA SUDAH BERLAKU

Masyarakat perlu memahami perbedaan antara penambahan Raperda dalam Propemperda dan pengesahan peraturan daerah.

Propemperda merupakan daftar perencanaan pembentukan peraturan.

Setiap rancangan tetap membutuhkan proses pembahasan, persetujuan, dan penetapan sesuai ketentuan sebelum berlaku sebagai peraturan daerah.

Karena itu, enam Raperda tersebut tidak boleh dianggap sudah menjadi aturan yang mengikat masyarakat hanya berdasarkan hasil rapat paripurna.

MASYARAKAT DAPAT MEMANTAU PERKEMBANGAN

Perkembangan pembahasan Raperda dapat dipantau melalui DPRD Kota Cirebon dan pemerintah daerah.

Masyarakat, termasuk pelaku koperasi, UMKM, serta pihak yang berkaitan dengan ketentuan kepegawaian daerah, perlu memperhatikan dokumen resmi sebelum menarik kesimpulan mengenai dampak kebijakan.

Perubahan kedua Propemperda 2026 menjadi salah satu langkah dalam proses penyusunan regulasi Kota Cirebon untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.