Fakta di Balik Kasus Penyadapan: Benarkah Sistem LIMS yang Digunakan, Bukan Pegasus?

KebonCinta.com — Setiap kali isu penyadapan mencuat di Indonesia, satu nama kerap muncul dalam perbincangan publik: Pegasus. Spyware buatan NSO Group asal Israel ini kembali menjadi sorotan setelah kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terungkap pada November 2026.

Spekulasi mengenai penggunaan Pegasus pun bermunculan. Sebagian pihak mengaitkan kasus tersebut dengan keberadaan spyware yang mampu menyusup ke ponsel tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Namun, apakah benar Pegasus digunakan untuk menyadap Presiden? Apakah teknologi tersebut masih beroperasi di Indonesia? Atau masyarakat sedang mencampuradukkan beberapa jenis teknologi pengawasan yang sebenarnya memiliki cara kerja berbeda?

Untuk menjawabnya, ada tiga hal yang harus dipisahkan: fakta perkara hukum yang sedang diproses, hasil investigasi independen mengenai perdagangan spyware di Indonesia, dan dugaan tentang penggunaan teknologi tersebut saat ini.

Ketiganya tidak boleh dicampuradukkan hanya karena nama Pegasus terdengar lebih sensasional.

Baca Juga: Curiga HP Sedang Disadap? Ini 7 Cara Mengecek Keamanan Ponsel Android dan iPhone! 

Mitos Pertama: Pegasus Digunakan untuk Menyadap Presiden Prabowo

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, Bareskrim Polri mengungkap penggunaan sistem bernama Lawful Interception Management System (LIMS).

Pada konferensi pers 3 November 2026, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi. Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam aturan.

Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026. Perkara tersebut kemudian berkembang dengan penetapan sejumlah tersangka.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali menjelaskan mekanisme penyadapan yang diduga dilakukan melalui sistem LIMS. Ia juga menyebut sistem PLX dalam rangkaian penghapusan data hasil penyadapan.

Sampai keterangan tersebut disampaikan, belum ada pengumuman resmi dari penyidik yang mengidentifikasi Pegasus atau NSO Group sebagai teknologi yang digunakan dalam perkara ini.

Artinya, menghubungkan kasus penyadapan Presiden dengan Pegasus masih merupakan dugaan, bukan fakta hukum yang telah diumumkan penyidik. <Cite refs={["turn167016search6","turn167016search9","turn167016search0"]} />

LIMS dan Pegasus Memiliki Cara Kerja Berbeda

Penting untuk memahami bahwa LIMS dan Pegasus bukan teknologi yang sama.

LIMS merupakan sistem pengelolaan intersepsi komunikasi yang berkaitan dengan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Sistem ini digunakan untuk mengelola proses intersepsi berdasarkan mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Sementara itu, Pegasus merupakan spyware yang dirancang untuk menginfeksi perangkat target. Setelah berhasil masuk, perangkat lunak tersebut dapat memberikan akses kepada operator untuk mengambil informasi dari ponsel, termasuk pesan, foto, data aplikasi, mikrofon, dan kamera.

Perbedaan mendasarnya terletak pada titik intervensi. LIMS bekerja dalam ekosistem intersepsi komunikasi melalui jaringan, sedangkan Pegasus menyerang perangkat secara langsung.

Keduanya memang dapat berkaitan dengan aktivitas pengawasan komunikasi, tetapi mekanisme teknis, bukti digital, dan metode forensik untuk mengidentifikasinya berbeda.

Karena itu, dugaan penyalahgunaan LIMS dalam kasus Prabowo tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai penggunaan Pegasus. Untuk menyimpulkan adanya infeksi spyware, penyidik membutuhkan bukti teknis yang relevan, termasuk artefak forensik dari perangkat yang diduga menjadi target.

Mitos Kedua: Pegasus di Indonesia Sudah Terbukti Aktif Digunakan secara Luas

Apakah keberadaan Pegasus di Indonesia sepenuhnya merupakan isu tanpa dasar? Tidak juga.

Indonesia memiliki rekam jejak investigasi mengenai perdagangan dan pengadaan teknologi pengawasan yang melibatkan sejumlah perusahaan spyware internasional.

Salah satu laporan penting diterbitkan Amnesty International Security Lab pada 1 Mei 2024 dengan judul A Web of Surveillance: Unravelling a Murky Network of Spyware Exports to Indonesia.

Investigasi tersebut menelusuri transaksi, perusahaan perantara, pemasok, dan infrastruktur teknologi pengawasan yang berkaitan dengan Indonesia pada periode 2017 hingga 2023.

Laporan itu mengidentifikasi sejumlah perusahaan dan konsorsium, antara lain:

• Q Cyber Technologies, entitas yang memiliki keterkaitan dengan NSO Group.
• Intellexa Consortium, pengembang spyware Predator.
• Saito Tech atau Candiru, perusahaan pengembang spyware.
• Wintego Systems, perusahaan teknologi pengawasan dan spyware.
• FinFisher dan Raedarius M8, perusahaan yang terkait dengan teknologi pengawasan digital.

Amnesty juga menemukan indikasi transaksi dan infrastruktur teknologi pengawasan yang melibatkan sejumlah perusahaan serta lembaga negara di Indonesia. <Cite refs={["turn554160search2","turn554160search3"]} />

Apa yang Sebenarnya Ditemukan Amnesty?

Temuan Amnesty perlu dibaca secara cermat. Investigasi tersebut menggunakan data perdagangan, informasi perusahaan, sumber terbuka, dan pemetaan infrastruktur jaringan untuk menelusuri rantai pasokan teknologi pengawasan.

Penelitian itu menemukan bukti pengiriman perangkat dari Q Cyber Technologies yang terkait dengan NSO Group kepada perusahaan di Indonesia. Namun, Amnesty tidak dapat memastikan bahwa pengiriman tersebut secara khusus merupakan pengadaan atau penggunaan Pegasus.

Laporan itu juga mengidentifikasi infrastruktur sistem pengawasan Circles yang terhubung dengan NSO Group dan pernah beroperasi di Indonesia. Selain itu, Amnesty menemukan infrastruktur jaringan Predator yang menunjukkan adanya sistem pelanggan Intellexa di Indonesia.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia pernah memiliki keterkaitan dengan ekosistem perdagangan dan penerapan teknologi pengawasan canggih.

Namun, ada batas penting yang tidak boleh diabaikan. Amnesty tidak melakukan pemeriksaan forensik terhadap ponsel individu untuk membuktikan siapa yang terinfeksi spyware tertentu.

Artinya, laporan tersebut tidak membuktikan bahwa Pegasus telah menginfeksi ponsel individu tertentu di Indonesia.