Karena itu, negara perlu membuka informasi yang relevan mengenai pengadaan teknologi pengawasan, dasar hukum penggunaannya, mekanisme otorisasi, dan sistem pengawasan independen.
Penggunaan teknologi intersepsi harus memiliki batas kewenangan yang jelas. Setiap akses perlu memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dokumentasi, dan mekanisme audit yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat sipil juga memiliki peran penting untuk mendorong transparansi. Desakan agar dugaan penggunaan spyware diperiksa merupakan bagian dari pengawasan demokratis. Namun, desakan investigasi tidak boleh diperlakukan sebagai bukti bahwa suatu teknologi sudah digunakan.
Pegasus bukan sekadar mitos. Teknologi tersebut nyata, memiliki kemampuan pengawasan yang invasif, dan telah terdeteksi digunakan dalam serangan terhadap individu di berbagai negara.
Indonesia juga memiliki rekam jejak transaksi dan infrastruktur teknologi pengawasan yang terhubung dengan perusahaan-perusahaan dalam industri spyware. Temuan Amnesty International pada 2024 menjadi salah satu dasar penting untuk menuntut transparansi dan pengawasan yang lebih kuat.
Namun, sampai informasi resmi dan bukti forensik yang relevan tersedia, penggunaan Pegasus dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo tidak dapat dinyatakan sebagai fakta.
Perkara yang sedang diproses penyidik berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan sistem LIMS dan prosedur intersepsi. Persoalan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan barang bukti.
Pada akhirnya, publik berhak menuntut transparansi, sedangkan penyidik wajib bekerja berdasarkan bukti. Kritik terhadap penyalahgunaan teknologi pengawasan tetap diperlukan, tetapi kesimpulan harus dibangun dari fakta yang dapat diuji.
Dalam perkara keamanan digital, ketepatan membedakan teknologi, metode serangan, dan bukti forensik jauh lebih penting daripada sekadar menyebut nama spyware yang paling terkenal.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir