KebonCinta.com - Pendidikan kesetaraan masih sering dipandang sebagai pilihan alternatif bagi masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan formal.
Padahal, ijazah yang diperoleh melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C memiliki pengakuan hukum dalam sistem pendidikan nasional.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali menegaskan bahwa lulusan pendidikan kesetaraan memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Lantas, bagaimana kedudukan ijazah pendidikan kesetaraan menurut peraturan yang berlaku?
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal, Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa ijazah pendidikan kesetaraan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ijazah pendidikan formal.
Pengakuan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang tersebut mengatur keberadaan pendidikan formal, nonformal, dan informal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
Pendidikan nonformal dapat berfungsi sebagai pengganti, penambah, maupun pelengkap pendidikan formal.
Pendidikan kesetaraan dibagi menjadi tiga jenjang utama.
Paket A merupakan pendidikan kesetaraan setingkat SD atau MI.
Paket B setara dengan jenjang SMP atau MTs.
Sementara itu, Paket C merupakan pendidikan kesetaraan pada jenjang SMA.
Ketiga program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenjang yang dibutuhkan.
Ijazah pendidikan kesetaraan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Lulusan Paket A dapat melanjutkan pendidikan menengah pertama, sedangkan lulusan Paket B dapat melanjutkan ke jenjang menengah atas.
Sementara itu, lulusan Paket C memiliki kesempatan mendaftar perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Namun, setiap peserta tetap harus memenuhi persyaratan penerimaan yang berlaku.
Baca Juga: Penyetaraan Ijazah Luar Negeri Ternyata Gratis! Berapa Lama Prosesnya? Ini Penjelasan Kemendikdasmen
Ijazah pendidikan kesetaraan diperoleh setelah peserta menyelesaikan proses pembelajaran dan memenuhi ketentuan kelulusan.
Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dilakukan melalui satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan, termasuk PKBM dan SKB.
Karena itu, masyarakat perlu memastikan legalitas lembaga sebelum mengikuti program.
Pengakuan hukum terhadap pendidikan kesetaraan membantu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi, waktu, maupun akses sekolah.
Baca Juga: Ijazah Luar Negeri Belum Bisa Disetarakan? Kenali 5 Masalah Dokumen yang Bisa Menghambat Pengajuan!
Dengan demikian, pendidikan nonformal bukan sekadar alternatif, melainkan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memberikan kesempatan memperoleh pendidikan secara berkelanjutan.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir