Kabar Baik! Pemerintah Siapkan Rp26 Triliun untuk Angkat PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Ini Jadwalnya

KebonCinta.com - Rencana perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai menemukan gambaran tahapan pelaksanaannya. Pemerintah disebut telah menyiapkan anggaran sekitar Rp26 triliun melalui APBN untuk mendukung kebijakan tersebut.

Pengangkatan ini direncanakan berlangsung secara bertahap selama tiga tahun, yakni mulai 2027 hingga 2029. Skema bertahap dipilih karena perubahan status ribuan pegawai pemerintah membutuhkan perencanaan anggaran yang tidak sedikit.

Informasi tersebut disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen pada Rabu (11/11/2026).

Menurut Karmila, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk mendukung pembayaran gaji PPPK paruh waktu yang nantinya memperoleh perubahan status menjadi pegawai penuh waktu.

Ia menjelaskan bahwa proses pengangkatan tidak dapat dilakukan sekaligus karena harus mempertimbangkan kemampuan pembiayaan negara.

Baca Juga: Kemenag Buka Pengajuan Bantuan Pesantren 2026 hingga 15 November, Ada Dana Rp100 Juta 

Pengangkatan Dibagi Menjadi Tiga Tahap

Berdasarkan skema yang disampaikan Karmila, proses perubahan status PPPK paruh waktu akan dibagi dalam tiga periode.

Pada Januari 2027, pemerintah merencanakan pengangkatan tahap pertama dengan target 30 persen. Selanjutnya, sebanyak 30 persen lainnya dijadwalkan pada 2028.

Adapun tahap terakhir direncanakan berlangsung pada 2029 dengan alokasi sebesar 40 persen.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, maka keseluruhan target pengangkatan akan mencapai 100 persen.

Berikut rincian tahapan yang disampaikan:

Karmila menegaskan bahwa kebijakan tersebut membutuhkan proses dan tidak memungkinkan seluruh PPPK paruh waktu langsung beralih status dalam satu waktu.

Siapa Saja PPPK yang Berpeluang Diangkat?

Perubahan status ini mencakup berbagai kelompok tenaga yang selama ini bekerja di lingkungan instansi pemerintah.

Beberapa di antaranya adalah guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga medis, serta tenaga pelaksana lainnya.

Keterlibatan berbagai jenis jabatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia di sejumlah sektor pelayanan publik.

Bagi tenaga pendidikan, kesehatan, maupun petugas teknis di lapangan, perubahan status menjadi penuh waktu menjadi salah satu isu penting terkait keberlanjutan pekerjaan dan kepastian penghasilan.

Menunggu Kepastian Pelaksanaan dari Pemerintah

Meski anggaran dan gambaran tahapan telah disampaikan, PPPK paruh waktu tetap perlu memperhatikan perkembangan kebijakan resmi dari pemerintah.

Sebab, pelaksanaan pengangkatan membutuhkan penyesuaian terhadap kebutuhan pegawai, kemampuan anggaran, serta ketentuan administratif yang berlaku di setiap instansi.

Dengan demikian, rencana alokasi Rp26 triliun menjadi informasi penting bagi PPPK paruh waktu yang menantikan perubahan status kepegawaian.

Namun, kepastian mengenai siapa saja yang masuk dalam setiap gelombang pengangkatan tetap perlu merujuk pada keputusan dan mekanisme resmi pemerintah.