MUI Resmi Tetapkan Vape Haram! Bagaimana Nasib Pengguna, Produsen, dan Pedagang Rokok Elektrik?

KebonCinta.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya menetapkan keharaman bagi pengguna vape, tetapi juga mencakup penyalahgunaan perangkat untuk mengonsumsi zat terlarang serta kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik.

Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, setelah melalui Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI. Keputusan tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

MUI Sebut Vape Membahayakan Kesehatan dan Lingkungan

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh menjelaskan bahwa keputusan mengharamkan vape didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan lingkungan.

Menurutnya, penggunaan rokok elektrik juga perlu dicegah agar tidak menjadi sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam, Senin (9/11/2026).

MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat yang menggunakan tenaga baterai atau sumber daya lainnya untuk memanaskan zat tertentu. Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, serta bahan penambah rasa yang kemudian menghasilkan aerosol atau uap untuk dihirup pengguna.

Salah satu hal yang menjadi perhatian MUI adalah kandungan nikotin. Senyawa tersebut memiliki efek terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Baca Juga: Kapolri Larang Seluruh Anggota Polri Pakai Vape, Ini Aturan dan Alasannya 

Tiga Ketentuan Hukum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026

Dalam ketentuan hukum Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, terdapat tiga poin utama mengenai penggunaan dan aktivitas yang berkaitan dengan vape.

Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape dinyatakan haram. MUI mendasarkan ketetapan tersebut pada aspek bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta upaya mencegah penyalahgunaan perangkat untuk narkotika dan zat adiktif lainnya.

Kedua, penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.

Ketiga, kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape ditetapkan haram.

Prof Asrorun Ni'am menegaskan kembali ketentuan tersebut dengan mengutip poin kedua dan ketiga fatwa.

“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Niam.

Dengan demikian, cakupan fatwa tidak terbatas pada konsumen. Aktivitas produksi dan perdagangan vape juga masuk dalam ketentuan hukum yang ditetapkan MUI.

MUI Ajak Masyarakat Melindungi Generasi Muda

Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI berharap masyarakat dapat memahami ketentuan hukum tersebut dan memperhatikan dampak penggunaan rokok elektrik.

Prof Asrorun Ni'am secara khusus menyoroti pentingnya perlindungan terhadap generasi muda. Menurutnya, pemahaman mengenai bahaya vape perlu diperkuat agar masyarakat tidak terpapar ketergantungan nikotin maupun risiko penyalahgunaan perangkat tersebut.

MUI juga mengharapkan pelaku usaha memahami ketentuan yang telah ditetapkan, sementara masyarakat diimbau menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, dan menjauhkan diri dari ancaman narkotika serta zat adiktif lainnya.

Penetapan fatwa ini menjadi bagian dari upaya MUI memberikan panduan keagamaan atas persoalan rokok elektrik yang berkembang di masyarakat.

Baca Juga: Apa yang Akan Terjadi pada Tubuh Orang yang Vape? Kamu Harus Tau! 

Kesimpulan

MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan penggunaan vape, penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya, serta produksi dan perdagangan rokok elektrik hukumnya haram.

Fatwa tersebut ditetapkan pada 6 November 2026 dan diumumkan kepada masyarakat pada Senin, 9 November 2026. MUI mendasarkan keputusan ini pada pertimbangan kesehatan, lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran zat terlarang.