Rencana Kuliah Gratis PTN Dimatangkan, Pemerintah Hitung Skema Pembiayaan

KEBONCINTA.COM — Pemerintah sedang mematangkan rencana pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah. Pembahasan mencakup Uang Kuliah Tunggal atau UKT dan uang pangkal, dengan mempertimbangkan tahapan pelaksanaan serta kemampuan keuangan negara.

Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 September 2026. Informasi ini masih berupa proses penyusunan kebijakan, sehingga belum dapat diartikan bahwa seluruh mahasiswa PTN otomatis bebas biaya mulai sekarang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah akan mematangkan rencana tersebut dalam waktu dua hingga empat minggu sejak keterangan disampaikan pada 23 September. Rentang waktu itu merupakan target pematangan rencana, bukan pengumuman tanggal mulai kuliah gratis.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjelaskan bahwa penghitungan kebutuhan pembiayaan telah dilakukan. Pemerintah juga memetakan jumlah mahasiswa, karakteristik perguruan tinggi, dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut sejumlah pilihan sedang dipertimbangkan. Di antaranya adalah penerapan secara bertahap, kemungkinan memulai dari mahasiswa baru, atau menyasar kelompok mahasiswa berdasarkan kondisi sosial ekonomi.

Pilihan-pilihan tersebut belum diumumkan sebagai keputusan akhir. Setiap skema memiliki kebutuhan anggaran dan konsekuensi pelaksanaan yang berbeda, sehingga masih harus dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.

Rencana ini penting bagi calon mahasiswa dan orang tua karena berkaitan langsung dengan pembiayaan pendidikan tinggi. Namun, kepastian mengenai penerima manfaat, cakupan kampus, komponen biaya, dan waktu penerapan tetap harus menunggu ketentuan resmi.

Menurut Kemdiktisaintek, hasil penghitungan dan perumusan skema akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan menentukan langkah berikutnya. Pemerintah ingin perluasan akses pendidikan dapat berjalan dengan memperhatikan kebutuhan nyata perguruan tinggi.

Sambil menunggu keputusan, mahasiswa dan calon mahasiswa perlu tetap mengikuti pengumuman pembayaran serta layanan bantuan biaya dari kampus masing-masing. Informasi tentang rencana nasional ini belum menggantikan ketentuan administrasi yang sedang berlaku di perguruan tinggi.