Soroti Maraknya Judi Online di Kalangan ASN, Wagub Jabar Minta Ombudsman Perkuat Pengawasan

BANDUNG — Maraknya praktik perjudian online (judi online) di Indonesia kian mengkhawatirkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok masyarakat tertentu, aktivitas ilegal ini telah merambah berbagai lapisan profesi, termasuk di lingkungan aparatur pemerintahan dan instansi publik.

Menanggapi fenomena tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar), Erwan Setiawan SE memberikan sorotan tajam terkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam praktik judi online. 

Erwan meminta Ombudsman bersama instansi terkait untuk memperkuat fungsi pengawasan serta pembinaan secara menyeluruh guna memutus rantai penyebaran perilaku menyimpang ini di lingkungan pemerintahan.

Bukan Lagi Masalah Masing-Masing, Tapi Fenomena Lintas Sektor

Dalam keterangannya, Erwan menegaskan bahwa praktik judi online saat ini telah mengalami pergeseran target. Jika dulu identik hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, kini dampaknya telah meluas hingga ke berbagai profesi strategis.

"Praktik judi online kini tidak lagi hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi telah merambah seluruh kalangan, termasuk anggota TNI, Polri, pejabat, hingga ASN," ungkapnya.

Luasnya jangkauan judi online ini dinilai berpotensi merusak integritas lembaga negara serta menurunkan kualitas pelayanan publik jika tidak ditangani secara serius dan berkesinambungan.

Pendekatan Pembinaan dan Efek Jera

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih untuk mengambil langkah progresif dengan mengedepankan tindakan pembinaan melalui Inspektorat. 

Langkah ini diambil guna memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku sekaligus mencegah agar perilaku serupa tidak diikuti oleh ASN lainnya.

Selain penegakan disiplin dan sanksi internal, edukasi publik juga menjadi pilar penting yang harus terus ditingkatkan. 

Edukasi yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat serta para pegawai pemerintah mengenai dampak buruk jangka panjang dari judi online, baik terhadap kondisi finansial, psikologis, maupun karier.

Melalui pengawasan yang ketat dari Ombudsman, pembinaan dari Inspektorat, serta edukasi yang masif, Pemprov Jabar berharap lingkungan birokrasi dapat tetap bersih, profesional, dan fokus pada pelayanan masyarakat. (swd)