Rahman Abdullah

Tak Ada Lagi Data Ganda? Kemenag Benahi Sistem Pembayaran Guru dengan One Person One Payment

04 Juni 2026 | 19:25

Keboncinta.com-- Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik di bawah naungan Kementerian Agama.

Salah satu langkah terbaru yang tengah dipersiapkan adalah penerapan sistem One Person One Payment, sebuah skema yang dirancang untuk memastikan pembayaran gaji, tunjangan, dan berbagai hak guru dilakukan secara lebih akurat, transparan, serta efisien.

Melalui kebijakan ini, Kementerian Agama berharap seluruh hak guru madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat tersalurkan tepat sasaran berdasarkan data yang valid dan terintegrasi.

Kemenag Mulai Benahi Data Guru Secara Menyeluruh

Sebagai tahap awal implementasi kebijakan tersebut, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi data guru secara nasional.

Kegiatan ini mendapat pendampingan langsung dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama guna memastikan kualitas data yang digunakan benar-benar akurat.

Skema One Person One Payment menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola data guru madrasah dan guru PAI yang selama ini tersebar di berbagai sistem administrasi pendidikan.

Data yang valid dinilai sangat penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pendidikan sekaligus menjamin kelancaran penyaluran berbagai hak pendidik, termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Data Akurat Jadi Kunci Penyaluran Hak Guru

Inspektur IV Kementerian Agama, Moh. Isom, menegaskan bahwa guru madrasah dan guru PAI memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pendidikan karakter bangsa. Oleh karena itu, kesejahteraan mereka harus didukung dengan sistem pendataan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Menurutnya, pengelolaan data guru menjadi tantangan tersendiri mengingat jumlah pendidik binaan Kementerian Agama mencapai ratusan ribu orang yang tersebar di berbagai daerah. Karena itu, sinkronisasi data secara berkelanjutan menjadi kebutuhan penting untuk mendukung layanan yang lebih baik.

Ia menegaskan bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pendidikan, pemerataan distribusi tunjangan, serta pemetaan kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang.

Tiga Fokus Utama Verifikasi Data Guru

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal, proses rekonsiliasi dan verifikasi saat ini difokuskan pada tiga aspek utama.

Pertama, penyelarasan data Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna memastikan identitas guru tercatat secara konsisten di seluruh sistem pendataan.

Kedua, validasi data Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) untuk memastikan kesesuaian data satuan kerja asal masing-masing guru.

Ketiga, penyelarasan berbagai data yang muncul dalam proses integrasi dan sinkronisasi antar-aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan data pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.

Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan potensi kesalahan data yang dapat berdampak pada layanan administrasi maupun penyaluran hak-hak pendidik.

Ditjen Pendis dan Pusdatin Perkuat Pengawasan Data

Upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal mendapat dukungan penuh dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, M. Arskal Salim.

Menurutnya, kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem pengendalian sekaligus mengantisipasi berbagai kendala teknis yang dapat memengaruhi layanan kepada guru.

Pihaknya menegaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya pada proses validasi data semata, tetapi juga memastikan seluruh guru yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh hak dan layanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, berbagai pengujian dan verifikasi berlapis terus dilakukan guna menjamin kualitas data yang digunakan dalam sistem pembayaran dan layanan pendidikan.

Menuju Penyaluran Hak Guru yang Lebih Transparan

Implementasi prinsip One Person One Payment menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola layanan guru yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan data yang terintegrasi dan tervalidasi, pemerintah berharap proses pembayaran gaji, tunjangan, serta berbagai hak lainnya dapat berjalan lebih efektif tanpa hambatan administratif.

Selain meningkatkan kualitas layanan kepada guru, kebijakan ini juga diharapkan mampu menghadirkan sistem yang lebih adil bagi seluruh pendidik di Indonesia.

Melalui penguatan tata kelola data, Kementerian Agama berupaya memastikan setiap guru memperoleh haknya secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.***