Yusril Sebut Gibran Tak Punya Celah Hukum Uji Ijazah di PTUN, Ini Alasannya

KebonCinta.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki langkah hukum yang efektif untuk kembali menguji keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Yusril, persoalan tersebut telah melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Karena itu, ia menilai pengajuan gugatan baru dengan objek dan materi perkara yang sama tidak akan memberikan hasil berbeda.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus menjadi perhatian dalam menentukan langkah selanjutnya.

"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," kata Yusril.

Baca Juga: Mulai 2027 Status Guru Berubah? Ini Nasib PPPK Paruh Waktu dan Guru Non-ASN Setelah 31 Desember 2026 

Yusril nilai tidak ada celah untuk mengajukan gugatan baru

Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) melalui PTUN karena dalam perkara sebelumnya posisinya merupakan pihak tergugat intervensi.

Menurut dia, pihak yang secara hukum berpeluang mengajukan PK adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Gibran.

Namun, Yusril memperkirakan kementerian tersebut akan memilih melaksanakan putusan MA terkait pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA yang menjadi bagian dari persoalan tersebut.

Dengan kondisi itu, ia menilai ruang untuk melanjutkan proses hukum melalui jalur yang sama semakin terbatas.

"Enggak ada, enggak ada (celah). Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan," jelasnya.

Pernyataan Yusril tersebut merujuk pada pandangannya mengenai konsekuensi putusan MK dan MA. Adapun pelaksanaan putusan serta kemungkinan upaya hukum lanjutan tetap mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pembuktian ijazah disebut dapat dilakukan di luar pengadilan

Yusril juga menyinggung kemungkinan Gibran memberikan penjelasan mengenai dokumen pendidikannya di luar proses persidangan.

Menurutnya, pembuktian atau klarifikasi mengenai keaslian dokumen dapat disampaikan melalui pendekatan personal maupun ruang publik. Namun, persoalan penyetaraan ijazah yang menjadi objek sengketa administrasi harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sesuai.

"Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja," ujar Yusril.

Ia menegaskan bahwa persoalan hukum yang telah diputus pengadilan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pernyataan di luar persidangan. Mekanisme hukum tetap menjadi jalur yang menentukan dalam penyelesaian sengketa administrasi.

Yusril sudah menjelaskan persoalan kepada Prabowo

Dalam kesempatan tersebut, Yusril mengaku telah memberikan penjelasan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai perkembangan putusan MK dan MA terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Menurut Yusril, Presiden telah memahami penjelasan mengenai proses hukum yang berlangsung.

"Saya sudah memberikan penjelasan saja, beliau mengerti, ya sudah, gitu kan," ucapnya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah perhatian publik terhadap pertemuan Prabowo dan Gibran yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri sekaligus meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur peradilan tata usaha negara.

Prabowo disebut tidak menolak permintaan Gibran

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Gibran juga diisi dengan diskusi. Presiden disebut memberikan sejumlah saran kepada wakilnya, meskipun isi pembicaraan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci.

"Di dalam diskusi, Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran," kata Prasetyo, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo turut menjelaskan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024.

"Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," ujarnya.

Ia sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan (Gibran mundur dari wakil presiden) tersebut," tegas Prasetyo.

Perbedaan pandangan mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran pun menjadi bagian dari perhatian publik. Di satu sisi, Gibran disebut ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur peradilan.