KebonCinta.com - Guru non-ASN yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026 mendapatkan kabar mengenai keberlanjutan masa kerja mereka.
Pemerintah bersama DPR RI menyepakati perpanjangan masa kerja bagi sekitar 172.323 guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 6 November 2026.
Kebijakan ini menjadi perhatian karena sebelumnya terdapat kekhawatiran mengenai keberlanjutan penugasan guru setelah berakhirnya tahun anggaran 2026.
Baca Juga: Gagal Seleksi CPNS atau PPPK Bukan Akhir Segalanya, Guru Honorer Cut Off 2024 Tetap Bisa Mengajar
Pemerintah memutuskan memberikan perpanjangan masa kerja kepada kelompok guru yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan pendidikan sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga pendidik.
Dengan adanya keputusan ini, guru yang termasuk dalam cakupan kebijakan memiliki dasar untuk menantikan kelanjutan penugasan pada tahun berikutnya.
Namun, pelaksanaan perpanjangan tetap perlu mengikuti ketentuan administratif yang ditetapkan instansi terkait.
Hal penting yang perlu dipahami adalah perpanjangan masa kerja tidak sama dengan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.
Kelompok 172.323 guru non-ASN perlu dibedakan dari guru yang telah memiliki status PPPK paruh waktu.
Pemerintah memang menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027.
Akan tetapi, guru non-ASN yang belum berstatus PPPK tetap memerlukan mekanisme penataan tersendiri sesuai regulasi kepegawaian.
Karena itu, keputusan perpanjangan kontrak tidak dapat langsung diartikan sebagai pengangkatan otomatis menjadi ASN.
Baca Juga: Bikin Lega Guru Honorer Negeri: Alokasi Hingga 20 Persen Dana BOS Kini Bisa untuk Pembayaran Gaji
Guru yang termasuk dalam kelompok tersebut sebaiknya memastikan data penugasan dan identitas dalam Dapodik telah sesuai.
Selain itu, informasi mengenai kelanjutan kontrak perlu diperoleh melalui dinas pendidikan atau instansi yang berwenang.
Guru juga perlu membedakan pengumuman perpanjangan masa kerja dengan informasi seleksi maupun pengangkatan PPPK.
Dengan adanya kesepakatan terbaru, pemerintah memberikan arah kepastian keberlanjutan kerja bagi guru non-ASN, meskipun penyelesaian status kepegawaiannya masih memerlukan tahapan lanjutan.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir