Kemnaker Catat 157.458 Peserta Selesaikan Pelatihan Vokasi Nasional 2026, Simak Capaian Terbarunya

KebonCinta.com — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan perkembangan pelaksanaan Pelatihan Vokasi Nasional 2026 yang telah menjangkau ratusan ribu pendaftar di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan data hingga 30 Oktober 2026, tercatat sebanyak 265.008 orang mendaftarkan diri pada program pelatihan vokasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan yang diikuti.

Data ini dipaparkan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dalam kegiatan evaluasi keterbukaan informasi publik di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

RATUSAN RIBU MASYARAKAT MENDAFTAR

Baca Juga: Anak Masih Suka Mengisap Jempol? Kenali Dampaknya terhadap Gigi dan Cara Menghentikannya 

Pelatihan Vokasi Nasional merupakan salah satu layanan pemerintah untuk mendukung peningkatan keterampilan masyarakat.

Program ini menyediakan berbagai bidang pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja serta kapasitas lembaga penyelenggara.

Banyaknya pendaftar menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap kesempatan memperoleh keterampilan tambahan.

Namun, jumlah 265.008 pendaftar tidak berarti seluruhnya telah diterima atau menyelesaikan pelatihan.

Status peserta dapat berbeda karena proses seleksi, pelaksanaan kelas, dan jadwal setiap program.

157.458 PESERTA TELAH MENYELESAIKAN PELATIHAN

Kemnaker mencatat 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan berdasarkan laporan hingga 30 Oktober 2026.

Penyelesaian pelatihan menjadi salah satu indikator pelaksanaan program peningkatan kompetensi.

Meski demikian, peserta yang menyelesaikan program tidak otomatis langsung mendapatkan pekerjaan.

Pemerintah perlu memperhatikan kesesuaian keterampilan peserta dengan kebutuhan perusahaan dan peluang kerja yang tersedia.

1.257 PESERTA MERUPAKAN PENYANDANG DISABILITAS

Dalam pemaparan yang sama, Kemnaker menyebut sebanyak 1.257 peserta pelatihan merupakan penyandang disabilitas.

Keterlibatan kelompok tersebut menunjukkan adanya upaya memperluas akses layanan keterampilan.

Program pelatihan yang inklusif diharapkan membantu lebih banyak masyarakat mengembangkan kemampuan sesuai potensi masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan juga perlu memperhatikan aksesibilitas serta kebutuhan peserta yang berbeda.

TINGKAT PENEMPATAN KERJA 40,12 PERSEN

Kemnaker melaporkan tingkat penempatan kerja lulusan atau graduate placement rate sebesar 40,12 persen.

Angka tersebut merupakan capaian berdasarkan data yang telah dihimpun ketika laporan disusun.

Pemerintah menegaskan bahwa perhitungan tersebut belum mencakup seluruh lulusan baru.

Karena itu, persentase penempatan kerja masih dapat berubah seiring pembaruan data peserta.

Angka tersebut juga tidak boleh dianggap sebagai jaminan bahwa setiap peserta program memiliki peluang pasti sebesar 40,12 persen untuk diterima bekerja.

PEMAGANGAN NASIONAL JUGA DIEVALUASI

Selain Pelatihan Vokasi Nasional, Kemnaker memaparkan perkembangan Program Pemagangan Nasional melalui platform MagangHub.

Data hingga 26 Oktober 2026 menunjukkan sebanyak 87.122 peserta telah ditetapkan mengikuti program.

Dari jumlah tersebut, 81.530 orang tercatat sebagai peserta aktif.

Program pemagangan melibatkan 7.701 penyelenggara dan 31.367 mentor.

Data tersebut menggambarkan skala penyelenggaraan pemagangan, bukan jumlah lowongan baru yang sedang membuka pendaftaran pada 11 November.

CARA MENGAKSES LAYANAN KEMNAKER

Masyarakat dapat memperoleh informasi program pelatihan melalui layanan SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker.

Portal https://skillhub.kemnaker.go.id menyediakan informasi pelatihan yang dapat diperiksa berdasarkan bidang dan ketersediaannya.

Calon peserta perlu membaca persyaratan, jadwal, dan status pendaftaran masing-masing program.

Tidak semua pelatihan yang tercantum pada portal sedang menerima pendaftar baru.

KETERBUKAAN INFORMASI MENJADI PRIORITAS

Cris Kuntadi menekankan bahwa informasi pemerintah harus mudah diakses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Kemnaker, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami hak, layanan, dan kesempatan yang disediakan pemerintah.

Pelaporan capaian program menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan evaluasi.

Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan pelatihan secara tepat untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja.