JAKARTA — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membuka pendaftaran program magang reguler 2026 bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Pendaftaran berlangsung pada 1–10 Agustus 2026. Program ini menyediakan total 45 kuota yang tersebar pada 34 tim di lingkungan LKPP, mulai dari bidang hukum, kebijakan, teknologi informasi, analisis data, desain, komunikasi, keuangan, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Kesempatan tersebut ditujukan bagi mahasiswa aktif minimal semester empat yang ingin memperoleh pengalaman bekerja di lembaga pemerintah. Seluruh kegiatan magang akan dilaksanakan secara luring di kantor LKPP dengan durasi antara tiga hingga enam bulan.
Calon peserta perlu mengetahui bahwa program Magang Reguler LKPP 2026 bersifat non-gaji atau unpaid.
Seluruh pengeluaran selama mengikuti kegiatan, termasuk transportasi, tempat tinggal, konsumsi, dan kebutuhan pribadi lainnya, menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Ketentuan ini perlu dipertimbangkan oleh mahasiswa yang berasal dari luar Jakarta sebelum mengirimkan pendaftaran.
Meskipun tidak memperoleh uang saku, peserta berkesempatan mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1.
Peserta yang menyelesaikan program dan memenuhi seluruh ketentuan juga akan memperoleh surat keterangan selesai magang dari LKPP.
Program ini terbuka untuk mahasiswa dari perguruan tinggi dan program studi yang mempunyai akreditasi minimal B atau Baik Sekali.
Berikut ketentuan utama bagi calon peserta:
Mahasiswa sebaiknya memeriksa kesesuaian jurusan sebelum memilih posisi. Setiap formasi memiliki kebutuhan program studi yang berbeda dan pelamar hanya diperbolehkan memilih satu unit organisasi serta satu kebutuhan jabatan.
LKPP membuka formasi magang untuk berbagai latar belakang pendidikan. Kesempatan tidak hanya tersedia bagi mahasiswa hukum atau administrasi publik, tetapi juga untuk jurusan teknologi, desain, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan teknik.
Mahasiswa Ilmu Hukum dapat memilih sejumlah posisi, seperti Tim Hukum, Tim SPP, Tim Kebijakan, Tim Analis Kebijakan, serta Tim Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Beberapa posisi kebijakan juga menerima mahasiswa dari jurusan Administrasi Publik, Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, Kebijakan Publik, dan Ekonomi Pembangunan.
Formasi Tim Hukum menjadi salah satu posisi dengan kuota paling banyak, yaitu empat peserta.
Mahasiswa Statistika, Matematika, Sains Data, Sistem Informasi, Informatika, Teknik Informatika, dan Ilmu Komputer memiliki beberapa pilihan.
Posisi yang tersedia antara lain:
Peserta pada bidang ini berpeluang memperoleh pengalaman mengolah data, mendukung pengembangan sistem, melakukan digitalisasi dokumen, dan membantu evaluasi program.
Mahasiswa Desain Komunikasi Visual dapat mendaftar pada Tim Desain maupun Tim Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Formasi pengelolaan konten dan publikasi media sosial juga tersedia bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi, DKV, serta Manajemen dengan konsentrasi pemasaran.
Sementara itu, posisi pengembangan media pembelajaran menerima mahasiswa dari jurusan Teknologi Pendidikan, Pendidikan Multimedia, Produksi Media, Teknik Multimedia Digital, dan DKV.
Mahasiswa Akuntansi, Perpajakan, Manajemen, Ekonomi, Ilmu Administrasi, serta bidang terkait juga mempunyai sejumlah pilihan posisi.
Formasi tersebut mencakup:
Tim Arsip menerima mahasiswa Kearsipan, Ilmu Perpustakaan, dan Ilmu Administrasi. Adapun Tim Pengelola Barang Milik Negara terbuka untuk jurusan yang relevan dengan manajemen aset dan logistik.
Jurusan Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Teknologi Pendidikan, Administrasi Pendidikan, Psikologi, dan Manajemen SDM juga termasuk dalam daftar kebutuhan.
Posisi yang dapat dipilih meliputi Tim Pembinaan Pelaksana dan Tempat Uji Kompetensi, Tim Pengembangan Kompetensi, Tim Pelatihan Fungsional, serta Tim Pelatihan Ekosistem Teknis Antikorupsi dan Manajerial Sosiokultural.
Formasi tersebut dapat memberikan pengalaman dalam pengembangan kompetensi, penyusunan kegiatan pelatihan, pengelolaan peserta, dan pelayanan sertifikasi.
LKPP juga membuka dua formasi Tim Kerja Sama Internasional.
Posisi ini menerima mahasiswa Ilmu Hukum, Hubungan Internasional, Ekonomi Pembangunan, dan Ilmu Ekonomi. Masing-masing tim menyediakan satu kuota peserta.
Mahasiswa yang memilih bidang tersebut perlu memiliki kemampuan komunikasi, penulisan dokumen, riset, serta pemahaman mengenai kerja sama antarlembaga.
Pendaftaran diajukan dengan surat permohonan magang dari perguruan tinggi kepada Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia LKPP.
Mahasiswa juga harus mengisi formulir peminatan secara daring dan melengkapi beberapa dokumen berikut:
Seluruh dokumen sebaiknya dipindai dengan jelas. Nama pada KTP, kartu mahasiswa, surat kampus, dan formulir pendaftaran juga perlu dipastikan konsisten.
Mahasiswa tidak diperbolehkan mendaftar ke beberapa posisi sekaligus.
Setiap pelamar hanya dapat memilih satu unit organisasi dan satu kebutuhan jabatan. Karena itu, posisi sebaiknya dipilih berdasarkan program studi, kemampuan, pengalaman organisasi, portofolio, dan minat karier.
Mahasiswa DKV, misalnya, dapat mempertimbangkan apakah lebih sesuai memilih Tim Desain, pengelolaan media sosial, atau media pembelajaran.
Mahasiswa Informatika juga perlu menentukan apakah kemampuannya lebih kuat dalam pengelolaan sistem, analisis data, atau digitalisasi dokumen.
Seleksi program magang berlangsung dalam beberapa tahap:
Jadwal dapat menjadi pertimbangan bagi mahasiswa yang masih mengikuti kegiatan perkuliahan. Peserta terpilih harus mengikuti ketentuan hari dan jam kerja yang berlaku di LKPP selama tiga hingga enam bulan.
Seleksi kompetensi dapat dilakukan melalui wawancara atau praktik kerja sesuai kebutuhan masing-masing posisi.
Calon peserta sebaiknya mempelajari profil dan tugas LKPP, memahami posisi yang dilamar, serta menyiapkan alasan mengapa kompetensinya sesuai dengan tim tersebut.
Pelamar bidang desain dapat menyiapkan portofolio visual. Mahasiswa data dan teknologi dapat menunjukkan proyek, aplikasi, analisis, atau pengalaman menggunakan perangkat lunak yang relevan.
Sementara pelamar hukum, kebijakan, dan administrasi dapat mempersiapkan contoh tulisan, penelitian, pengalaman organisasi, atau kemampuan menyusun dokumen.
Program ini dapat memberikan pengalaman kerja di lembaga pemerintah, tetapi mahasiswa tetap perlu memperhitungkan beberapa hal.
Pelaksanaan dilakukan secara luring dan tidak memberikan gaji. Mahasiswa dari luar Jakarta harus menyiapkan biaya tempat tinggal serta transportasi selama minimal tiga bulan.
Peserta juga harus memastikan jadwal magang tidak mengganggu kewajiban perkuliahan. Koordinasi dengan program studi diperlukan apabila kegiatan akan dikonversi menjadi satuan kredit semester atau bagian dari program akademik kampus.
Kesempatan mengikuti sertifikasi PBJ Level 1 dapat menjadi nilai tambah, terutama bagi mahasiswa yang tertarik pada kebijakan publik, pengadaan pemerintah, hukum, administrasi, data, dan tata kelola lembaga.
Mahasiswa yang memenuhi persyaratan masih dapat mengajukan pendaftaran sampai 10 Agustus 2026.
Sebelum mengirimkan formulir, calon peserta perlu memastikan surat permohonan dari perguruan tinggi sudah tersedia dan seluruh dokumen dapat dibaca dengan jelas.
Pendaftaran sebaiknya tidak dilakukan pada hari terakhir untuk menghindari kesalahan berkas, kendala jaringan, atau keterlambatan memperoleh surat dari kampus.
Informasi resmi mengenai format pakta integritas, rincian tugas, persyaratan khusus setiap formasi, dan formulir pendaftaran tersedia melalui pengumuman Magang Reguler LKPP 2026.
Sumber informasi: LKPP dan detikEdu. Artikel ditulis menggunakan judul, struktur, pembahasan, dan susunan kalimat baru.