OPS Wajib Tahu! Sinkronisasi Dapodik Tidak Harus Dilakukan Setiap Bulan

Keboncinta.com-- Kebiasaan melakukan sinkronisasi Dapodik setiap bulan oleh Operator Sekolah (OPS) ternyata perlu diluruskan.

Praktik yang selama ini dianggap sebagai kewajiban rutin justru dinilai tidak selalu diperlukan, bahkan berpotensi membebani sistem pusat jika dilakukan tanpa alasan yang jelas.

Banyak operator sekolah masih beranggapan bahwa sinkronisasi harus dilakukan secara berkala, meskipun tidak ada perubahan data.

Padahal, langkah tersebut tidak memberikan dampak signifikan apabila data yang tersimpan tetap sama.

Baca Juga: Meta dan Google Dicecar 29 Pertanyaan, Kemkomdigi Perketat Pengawasan Platform Digital

Sebagai sistem utama pemerintah dalam mengelola data pendidikan, Dapodik memiliki peran penting dalam menghimpun informasi terkait guru, peserta didik, hingga satuan pendidikan.

Data dari sistem ini menjadi dasar dalam berbagai kebijakan, termasuk penyaluran hak guru dan program pendidikan lainnya.

Meski demikian, bukan berarti sinkronisasi harus dilakukan tanpa pertimbangan. Sinkronisasi seharusnya dilakukan hanya ketika terdapat pembaruan data.

Hal ini penting agar proses pengiriman data tetap efektif dan tidak membebani server pusat.

Baca Juga: Gaji Ke-13 ASN di Ujung Ketidakpastian, Efisiensi Anggaran Jadi Pertimbangan Pemerintah

Beberapa kondisi yang mengharuskan sinkronisasi antara lain perubahan data guru, pembaruan jumlah siswa, perubahan data sekolah, serta penambahan atau pengurangan rombongan belajar. Di luar kondisi tersebut, operator sekolah tidak perlu melakukan sinkronisasi.

Informasi ini juga telah ditegaskan melalui akun resmi Info GTK yang menyebutkan bahwa jika tidak ada perubahan data, maka sinkronisasi Dapodik tidak perlu dilakukan, termasuk pada periode tertentu seperti bulan April.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sinkronisasi Dapodik bukanlah rutinitas wajib setiap bulan, melainkan bagian dari proses pelaporan ketika terjadi perubahan data.

Operator sekolah diharapkan lebih bijak dalam menjalankan tugas ini agar sistem tetap optimal dan efisien.

Baca Juga: Kabar Baik PPPK 2026: Skema Pensiun Resmi Disiapkan Pemerintah

Pemahaman yang tepat mengenai mekanisme ini sangat penting untuk menjaga kualitas pengelolaan data pendidikan.

Selain itu, langkah ini juga membantu memastikan hak guru dan sekolah tetap tersalurkan dengan baik tanpa terkendala masalah administratif.***