Rahman Abdullah

Aturan Baru MBG untuk Pesantren! Dapur Mandiri Dibolehkan, Standar SPPG Tetap Wajib

08 Agustus 2026 | 12:37

Keboncinta.com-- Kabar baru datang dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah memberikan ruang yang lebih luas bagi pesantren dan sekolah berbasis keagamaan berasrama untuk mengelola penyediaan makanan bergizi secara mandiri.

Namun, kesempatan tersebut tidak berlaku untuk semua lembaga. Pesantren atau sekolah keagamaan berasrama yang memiliki lebih dari 1.000 penerima manfaat kini diperbolehkan membangun dapur MBG sendiri.

Kebijakan ini menjadi terobosan untuk mempercepat distribusi makanan kepada ribuan santri dan siswa. Meski demikian, pemerintah tetap menetapkan standar ketat terkait pengolahan makanan, kebersihan, hingga keamanan pangan.

Lantas, apa saja ketentuannya dan bagaimana mekanisme MBG bagi pesantren yang jumlah penerima manfaatnya di bawah 1.000 orang?

Pesantren Besar Kini Bisa Bangun Dapur MBG Sendiri

Ketentuan mengenai dapur mandiri bagi pesantren dan sekolah keagamaan berasrama dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang memiliki lebih dari 1.000 penerima manfaat dapat membangun dapur sendiri untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada pesantren besar yang memiliki jumlah santri dalam skala ribuan. Dengan dapur yang berada di lingkungan pesantren, proses penyediaan makanan diharapkan dapat dilakukan lebih dekat dan efisien.

Dapur Mandiri Tetap Wajib Mengikuti Standar SPPG

Meski mendapatkan izin untuk membangun dapur sendiri, bukan berarti pesantren dapat mengelolanya tanpa mengikuti ketentuan pemerintah.

Fasilitas tersebut tetap harus memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Standar ini menjadi bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi aspek kualitas, kebersihan, keamanan, dan kecukupan gizi.

Ketentuan higiene dan sanitasi juga harus dipenuhi. Salah satunya melalui kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Dengan demikian, keleluasaan membangun dapur mandiri tetap diiringi tanggung jawab untuk menjaga keamanan makanan yang dikonsumsi para santri dan peserta didik.

Bagaimana dengan Pesantren yang Santrinya Kurang dari 1.000?

Pesantren maupun sekolah berbasis keagamaan berasrama yang memiliki penerima manfaat di bawah 1.000 orang tetap mendapatkan layanan melalui SPPG terdekat.

Artinya, lembaga pendidikan dengan jumlah peserta didik yang belum mencapai batas tersebut tidak perlu membangun dapur MBG sendiri.

Mekanisme pelayanan melalui SPPG terdekat dinilai lebih efisien karena fasilitas penyedia makanan dapat melayani beberapa lembaga sekaligus sesuai dengan kapasitas dan wilayah pelayanan yang telah ditetapkan.

Dapur Sendiri Diharapkan Percepat Distribusi MBG

Bagi pesantren dengan ribuan santri, keberadaan dapur mandiri dapat memberikan sejumlah kemudahan.

Makanan dapat dipersiapkan lebih dekat dengan lokasi penerima manfaat sehingga proses distribusi menjadi lebih sederhana. Pengelola pesantren juga dapat melakukan pemantauan terhadap proses penyediaan makanan secara lebih langsung.

Namun, kemudahan tersebut harus tetap diimbangi dengan penerapan prosedur yang ketat. Pengelolaan dapur tidak boleh mengabaikan standar keamanan pangan hanya karena fasilitas berada di lingkungan pesantren.

Data Penerima Manfaat Antarinstansi Mulai Terintegrasi

Selain persoalan dapur MBG, pemerintah juga terus memperbaiki sistem pendataan penerima manfaat.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa data dari sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan, Kementerian Pendidikan, serta Badan Gizi Nasional (BGN), telah mulai terhubung.

Integrasi data ini memiliki peran penting dalam memastikan penerima manfaat dapat diidentifikasi secara lebih akurat.

Dengan data yang semakin terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan sasaran dan memastikan makanan bergizi benar-benar diterima oleh kelompok yang telah ditetapkan.

Meski demikian, pemerintah masih menemukan sejumlah data yang membutuhkan perbaikan. Penyempurnaan akan terus dilakukan agar sistem pendataan dapat semakin akurat.

Pemerintah Perkuat Tata Kelola Program MBG

Kebijakan dapur mandiri untuk pesantren besar menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Tidak hanya memperluas akses pelayanan, pemerintah juga berupaya memperkuat koordinasi antarinstansi, memperbaiki integrasi data, serta memastikan standar keamanan pangan tetap diterapkan.

Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya mampu menjangkau lebih banyak peserta didik, tetapi juga memberikan makanan yang aman dan memenuhi standar gizi.

Pemberian kesempatan kepada pesantren dan sekolah berbasis keagamaan berasrama dengan lebih dari 1.000 penerima manfaat untuk membangun dapur MBG sendiri menjadi salah satu perkembangan penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Kebijakan ini dapat memberikan kemudahan bagi pesantren besar yang memiliki ribuan santri karena proses penyediaan makanan dapat dilakukan lebih dekat dengan penerima manfaat.

Namun, izin tersebut bukan berarti lembaga bebas menentukan standar sendiri. Dapur tetap harus memenuhi ketentuan SPPG serta persyaratan higiene dan sanitasi, termasuk standar sertifikasi yang berlaku.

Sementara itu, pesantren dengan penerima manfaat di bawah 1.000 orang tetap akan mendapatkan layanan dari SPPG terdekat. Bersamaan dengan itu, pemerintah terus memperkuat integrasi data lintas kementerian agar pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran, efektif, dan mampu memberikan manfaat bagi peserta didik di seluruh Indonesia.***