Pengangkatan Massal PPPK Picu Kekhawatiran Baru, APBD Daerah Terancam Tertekan

Keboncinta.com-- Pengangkatan besar-besaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam beberapa tahun terakhir mulai memunculkan tantangan baru bagi keuangan pemerintah daerah.

Sejumlah daerah kini menghadapi peningkatan belanja pegawai yang dinilai berpotensi menekan stabilitas anggaran apabila tidak diimbangi mekanisme pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

Melihat kondisi tersebut, Komisi XI DPR RI meminta pemerintah pusat segera mengevaluasi pola pendanaan PPPK agar reformasi ASN tetap berjalan tanpa membebani kemampuan fiskal daerah secara berlebihan.

Baca Juga: Guru Honorer Dihapus Mulai 2027? Pemerintah Siapkan Solusi Tak Terduga untuk Nasib Ribuan Guru

Batas Belanja Pegawai Daerah Jadi Tantangan Baru

Sorotan DPR muncul seiring meningkatnya kekhawatiran pemerintah daerah terkait lonjakan anggaran pegawai pasca pengangkatan massal PPPK. Banyak daerah menilai tambahan pegawai baru berpotensi memperbesar beban APBD, terutama karena pembiayaan gaji masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Situasi ini diperberat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mewajibkan belanja pegawai daerah tidak melebihi 30 persen pada tahun 2027.

Anggota Komisi XI DPR RI, Putri Aneta Komarudin, mengingatkan bahwa pengangkatan sekitar 1,6 juta ASN, yang sebagian besar berstatus PPPK sejak akhir 2023 hingga 2024, membawa konsekuensi fiskal yang cukup besar bagi daerah.

Meski proses rekrutmen diputuskan pemerintah pusat, beban pembayaran gaji sepenuhnya dibebankan ke APBD masing-masing daerah. Kondisi inilah yang memunculkan wacana agar sistem penggajian PPPK dipertimbangkan untuk dibiayai melalui APBN.

Baca Juga: Prabowo Pasang Target Fantastis! 30 Ribu Kopdes Merah Putih Harus Berdiri Agustus 2026, Dunia Disebut Sulit Menyaingi

Wacana Gaji PPPK Ditanggung Pusat Mulai Dikaji

Menanggapi berbagai masukan dari DPR dan pemerintah daerah, pemerintah pusat mulai membuka ruang evaluasi terhadap kemungkinan perubahan skema pendanaan PPPK.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan kajian menyeluruh terkait kemampuan anggaran negara dan kebutuhan riil tenaga ASN di lapangan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) disebut telah mulai melakukan pemetaan guna menyelaraskan kebutuhan pegawai dengan kapasitas fiskal pemerintah pusat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui Dirjen Perimbangan Keuangan dikabarkan menargetkan penyelesaian kajian tersebut hingga semester pertama tahun 2026. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan apakah pembiayaan gaji PPPK sebagian atau seluruhnya dapat dialihkan ke pemerintah pusat.

Baca Juga: Beasiswa Taiwan Fellowship 2027 Resmi Dibuka! Dapat Tunjangan Rp30 Juta per Bulan, Riset di Kampus Top Taiwan

Reformasi ASN Perlu Solusi Pendanaan yang Seimbang

DPR menilai kebijakan pengangkatan PPPK tetap harus dilanjutkan karena menjadi bagian penting dalam penataan ASN nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Namun, keberhasilan reformasi tersebut juga harus diiringi solusi pembiayaan yang realistis agar tidak memicu ketimpangan fiskal di daerah.

Jika tidak segera ditemukan formulasi pendanaan yang tepat, beberapa daerah dikhawatirkan akan mengalami tekanan anggaran yang dapat berdampak pada layanan publik dan pembangunan daerah.

Karena itu, evaluasi skema gaji PPPK kini menjadi isu strategis yang akan menentukan arah kebijakan ASN di masa mendatang.***