Keboncinta.com-- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, termasuk bagi kalangan santri di pondok pesantren.
Namun, hingga saat ini cakupan penerima manfaat di lingkungan pesantren masih tergolong rendah dibandingkan jumlah santri yang ada di seluruh Indonesia.
Melihat kondisi tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajukan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah agar pelaksanaan MBG di pesantren dapat diperluas, lebih efektif, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tata Kelola MBG yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Baca Juga: Cara Menghapus Password Akun Microsoft dengan Aman, Simak Langkah dan Risikonya
Dalam forum tersebut, Menteri Agama menegaskan bahwa santri merupakan kelompok yang layak menjadi prioritas penerima Program Makan Bergizi Gratis. Meski demikian, jumlah santri yang telah menikmati program ini masih sangat kecil.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 28 Juli 2026, dari sekitar 4,27 juta santri di Indonesia, baru sekitar 61 ribu santri yang menerima manfaat MBG. Angka tersebut setara dengan sekitar 1,43 persen dari total populasi santri nasional.
Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa perluasan jangkauan program harus segera dilakukan agar manfaat MBG dapat dirasakan oleh lebih banyak santri di berbagai daerah.
Usulan pertama yang disampaikan Menteri Agama adalah memperluas cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis di lingkungan pondok pesantren.
Walaupun sebagian besar pesantren telah memiliki dapur umum yang memenuhi kebutuhan konsumsi santri setiap hari, program MBG tetap dianggap penting untuk meningkatkan kualitas pemenuhan gizi sekaligus memperkuat kesehatan para santri.
Dengan semakin luasnya jangkauan program, pemerintah diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak masa pendidikan di pesantren.
Selain memperluas jumlah penerima manfaat, Menteri Agama juga mengusulkan agar Badan Gizi Nasional melibatkan pesantren dalam penyediaan bahan baku untuk Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, banyak pondok pesantren telah mengembangkan berbagai unit usaha seperti pertanian, peternakan, hingga produksi pangan secara mandiri. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pemasok bahan makanan bagi program MBG.
Langkah ini dinilai mampu menekan biaya distribusi sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi pesantren dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
Usulan berikutnya berkaitan dengan pola distribusi makanan di lingkungan pesantren.
Menteri Agama menjelaskan bahwa banyak santri membiasakan diri menjalankan puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis. Sementara itu, makanan dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) umumnya dikirim pada siang hari.
Agar makanan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal, ia mengusulkan agar jadwal distribusi disesuaikan, misalnya dilakukan menjelang waktu berbuka puasa sehingga kualitas makanan tetap terjaga saat dikonsumsi.
Selain membahas perluasan cakupan dan mekanisme distribusi, Menteri Agama juga menekankan pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, data yang valid akan membantu pemerintah menentukan sasaran penerima manfaat secara tepat serta mempermudah penyelesaian berbagai kendala yang muncul di lapangan.
Kementerian Agama juga menyatakan siap memperkuat koordinasi bersama pesantren, madrasah, dan berbagai lembaga keagamaan lainnya guna mempercepat proses pemutakhiran data.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan penyempurnaan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya semakin efektif.
Salah satu fokus utama adalah penataan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai standar keamanan penyelenggaraan layanan.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat pendataan wilayah prioritas, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar penyaluran program dapat berlangsung lebih merata. Seluruh kementerian dan lembaga terkait juga diminta segera menyelesaikan proses pemutakhiran data guna mendukung sinkronisasi nasional.
Usulan Menteri Agama untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis di lingkungan pesantren menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi jutaan santri di Indonesia.
Tiga langkah strategis yang diajukan, yakni memperluas penerima manfaat, melibatkan pesantren dalam rantai pasok bahan pangan, serta menyesuaikan mekanisme distribusi dengan aktivitas santri, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat tata kelola MBG melalui pembaruan data, peningkatan standar layanan, serta koordinasi lintas kementerian.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi dunia pendidikan pesantren maupun pembangunan sumber daya manusia Indonesia.***