Dana APBD Sampang Berkurang, Pembangunan Terancam?

Sampang 18/07/25 - Pemerintah Kabupaten Sampang menyampaikan bahwa pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025 mengalami penurunan sekitar Rp25 miliar.

Hal itu disampaikan Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dalam rapat paripurna DPRD tentang penandatanganan nota kesepakatan KUPA-PPAS APBD 2025, Kamis (17/7/2025).

"Potensi pendapatan daerah pada KUPA-PPAS tahun 2025 secara umum terdapat penurunan Rp25 miliar," ujar Haji Idi, sapaan akrab Bupati Junaidi, seperti dikutip dari mediamadura.com, Jumat (18/7/2025).

Menurutnya, penurunan itu disebabkan oleh pengurangan transfer dana dari pusat, antara lain:

Dana Alokasi Umum (DAU) bidang infrastruktur sebesar Rp17,6 miliar,

Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang jalan dan irigasi sebesar Rp30,6 miliar,

DAK non-fisik sebesar Rp2,8 miliar.

Namun demikian, ada pula peningkatan dari sektor lain, seperti:

Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Jawa Timur

sebesar Rp12,3 miliar,

Tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp13,3 miliar dari sektor pajak daerah dan sumber lain yang sah.

"Kalau dari sisi belanja terdapat perubahan menyesuaikan dengan potensi penambahan atau pengurangan pendapatan dan pembiayaan," sambungnya.

Bupati juga menjelaskan adanya penambahan pembiayaan dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2024 sebesar Rp37,3 miliar, yang berasal dari BLUD rumah sakit, puskesmas, dan dana khusus lainnya.

Setelah disepakati, pemerintah daerah akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan seluruh OPD agar segera masuk dalam Raperda Perubahan APBD 2025.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sampang Shohebus Sulton menyebutkan bahwa total pendapatan daerah berubah dari semula Rp2,085 triliun menjadi Rp2,060 triliun atau turun 1,24 persen. Sementara itu, belanja daerah justru naik dari Rp2,127 triliun menjadi Rp2,138 triliun atau naik 0,54 persen.

"Dalam rancangan KUPA tahun 2025 memang terjadi penurunan sekitar Rp25 miliar," ungkap Shohebus Sulton.

la juga menyoroti defisit anggaran yang meningkat menjadi Rp78,5 miliar, namun ditutup dengan pembiayaan netto, salah satunya dari kenaikan Silpa.

Meski tidak menemukan masalah krusial, Banggar memberikan beberapa catatan, antara lain:

Meningkatkan PAD melalui optimalisasi kinerja BUMD,

Mengutamakan efisiensi dan efektivitas penyusunan

anggaran,

Memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur jalan.

"Perencanaan harus berbasis data akurat dan matang, agar pembangunan sesuai visi misi daerah untuk kesejahteraan masyarakat," tegasnya.