Kementerian Agama Gelar Rapat Membahas Mengenai Kemandirian Pesantren di Seluruh Indonesia

keboncinta.com-Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, melalui Direktorat Pesantren, kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendorong kemandirian pesantren. Bertempat di Hotel Ibis Styles Jatibening, Bekasi, rapat koordinasi strategis diselenggarakan untuk memperkuat daya saing pesantren di berbagai sektor, khususnya ekonomi.

Dipimpin oleh Kasubdit Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat, Siti Sakdiyah, kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari perwakilan lembaga kementerian, tim ahli, hingga jejaring ekonomi pesantren.

Rapat ini dibagi menjadi empat komisi yang membahas secara mendalam empat isu utama: peta jalan pesantren berdaya, pengembangan diklat kemandirian, penyusunan juknis Kampung Kemandirian Pesantren (KEREN), dan pengembangan dashboard digital untuk kemandirian pesantren.

Agenda Strategis untuk Pesantren Berdaya

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam merumuskan agenda strategis untuk mewujudkan pesantren yang mandiri dan berkelanjutan. Fokus pembahasan diarahkan pada transformasi pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Isu-isu yang dibahas meliputi:

• Peta Jalan Pesantren Berdaya, sebagai panduan jangka panjang untuk mencapai kemandirian.

• Diklat Kemandirian, dengan kurikulum tematik yang menyasar penguatan jiwa kewirausahaan dan keahlian santri.

• Program Kampung Kemandirian Pesantren (KEREN), sebagai model pemberdayaan berbasis komunitas.

• Dashboard Kemandirian Pesantren, sistem digital untuk monitoring dan evaluasi berbasis data.

Arahan Strategis dari Direktorat Pesantren

Direktur Pesantren, Basnang Said, memberikan pengarahan strategis dengan menegaskan bahwa pesantren merupakan distingsi utama dari Kementerian Agama. Tidak seperti fungsi madrasah atau PTKIN yang serupa dengan instansi pendidikan umum lainnya, pesantren memiliki posisi unik dalam pengembangan nilai dan ekonomi umat.

“Pesantren tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan fungsi pendidikan lain. Tiga fungsi pesantren: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, menjadikannya strategis dan khas dalam peta kelembagaan Kementerian Agama,” ujar Basnang.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi pesantren melalui model Badan Usaha Milik Pesantren (BUMTren). Menurutnya, sejak 2018 sudah ada sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK) di pesantren yang dapat dijadikan basis pertumbuhan ekonomi pesantren. Pengembangan BUMTren yang profesional dan terintegrasi dengan jejaring koperasi desa menjadi langkah lanjutan yang tengah didorong.

Inisiatif-Inisiatif Pendukung

Sebagai bentuk penguatan program, sejumlah inisiatif pendukung juga disiapkan oleh Kementerian Agama:

• Evaluasi 1.088 BUMTren untuk mengetahui capaian dan kendala yang dihadapi, serta mengidentifikasi potensi pengembangan.

• Pemberian penghargaan bagi pesantren yang berhasil mengembangkan kemandirian ekonomi secara signifikan.

• Penguatan dakwah berbasis digital, sebagai respons terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi.

• Pengembangan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, guna menghadirkan dukungan permodalan, pelatihan, hingga akses pasar.

Kolaborasi Multi-Pihak

Rapat ini menjadi wujud nyata pendekatan multi-stakeholder dalam memajukan pesantren. Hadir pula dalam kesempatan ini antara lain Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan dan Keagamaan, Tim Ahli Kemandirian Pesantren, Biro Hukum dan KLN Kemenag, serta Forum Ekonomi Pesantren Indonesia (FEPI). Kehadiran tim konsultan IT juga menegaskan bahwa digitalisasi pesantren kini menjadi keniscayaan.

Keterlibatan berbagai pihak ini mencerminkan keseriusan Kementerian Agama untuk memastikan bahwa upaya kemandirian pesantren tidak hanya sebatas wacana, melainkan dijalankan dengan sistematik, profesional, dan inklusif.***