keboncinta.com --- Orde Baru adalah istilah yang digunakan untuk menyebut masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung sejak 1966 hingga 1998. Era ini dikenal sebagai salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia yang membawa perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Namun, meskipun awalnya dianggap sebagai penyelamat bangsa, Orde Baru juga berakhir dengan kejatuhan yang dramatis.
Artikel ini akan membahas secara lengkap latar belakang lahirnya Orde Baru, kebijakan yang diterapkan, serta faktor penyebab runtuhnya rezim Orde Baru.
Orde Baru adalah rezim pemerintahan yang lahir setelah jatuhnya Orde Lama (pemerintahan Presiden Soekarno). Pergantian ini dipicu oleh gejolak politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia pada pertengahan 1960-an, khususnya setelah meletusnya peristiwa G30S/PKI pada 30 September 1965.
Nama "Orde Baru" muncul sebagai simbol harapan untuk menciptakan tatanan baru yang lebih stabil, demokratis, dan bebas dari pengaruh komunisme. Namun, dalam perjalanannya, rezim ini memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari Orde Lama.
Lahirnya Orde Baru tidak terlepas dari situasi politik dan keamanan yang sangat tidak kondusif pada masa Orde Lama. Berikut beberapa faktor penting yang menjadi latar belakang lahirnya Orde Baru:
Peristiwa G30S/PKI pada 30 September 1965 menjadi titik balik yang mengguncang stabilitas nasional. Pemberontakan ini mengakibatkan terbunuhnya enam jenderal TNI AD, sehingga menimbulkan krisis politik yang serius. Pemerintah Soekarno dianggap gagal mengatasi situasi ini, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari berbagai pihak.
Dalam situasi genting tersebut, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966. Mandat ini memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga keamanan dan stabilitas negara.
Isi pokok Supersemar antara lain:
Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Mengadakan koordinasi dengan panglima angkatan lain.
Melaporkan setiap tindakan yang dilakukan kepada Presiden.
Dengan mandat ini, Soeharto memiliki legitimasi untuk mengendalikan keadaan dan mulai menyingkirkan pengaruh PKI dari pemerintahan.
Salah satu kebijakan pertama Soeharto adalah mengeluarkan SK Presiden Nomor 1/3/1966 yang berisi:
Pembubaran PKI dan organisasi massanya.
Penangkapan menteri yang terlibat G30S.
Pemurnian lembaga negara dari pengaruh PKI.
Langkah ini menandai awal peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto.
Pada 20 Februari 1967, Soekarno resmi menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto, dan pada 12 Maret 1967 Soeharto dilantik sebagai Presiden RI. Peristiwa ini menandai berakhirnya Orde Lama dan dimulainya era Orde Baru.
Untuk mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Orde Baru menerapkan sejumlah kebijakan strategis, baik di bidang ekonomi maupun politik.
Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) untuk pembangunan nasional.
Kembali bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
Pemberlakuan UU Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Pemulihan ekonomi nasional pada 1966–1973.
Program ekspor dan deregulasi ekonomi pada 1983–1996.
Pelaksanaan Pemilu pertama pada 1971.
Penyederhanaan partai politik menjadi tiga: Golkar, PPP, dan PDI.
Penerapan Dwifungsi ABRI, yang memberi peran ganda militer di bidang pertahanan dan politik.
Indoktrinasi Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
Program Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan pembentukan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).
Normalisasi hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura.
Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan aktif dalam kerja sama internasional.
Meskipun awalnya berhasil menstabilkan ekonomi dan politik, Orde Baru akhirnya tumbang setelah berkuasa lebih dari tiga dekade. Berikut faktor-faktor penyebab runtuhnya:
Krisis moneter yang melanda Asia Tenggara pada 1997 membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Nilai rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan pengangguran meningkat tajam.
Selama pemerintahan Orde Baru, praktik KKN terjadi secara sistematis. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang semakin lebar.
Kekecewaan terhadap pemerintahan Soeharto memicu demonstrasi besar-besaran, terutama dari kalangan mahasiswa.