keboncinta.com --- Demonstrasi adalah bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia. Baru-baru ini, gelombang demonstrasi muncul di berbagai daerah, salah satunya terkait isu tunjangan DPR dan sejumlah kebijakan pemerintah. Respons Presiden Prabowo Subianto terhadap demonstran pun menjadi sorotan publik.
Namun, bagaimana cara Prabowo dibandingkan dengan Presiden pertama Indonesia, Ir. Sukarno, dalam merespons demonstrasi di masa mereka memimpin? Berikut ulasan lengkap berdasarkan sumber YouTube Sekretariat Presiden dan arsip Perpusnas RI.
Sebagai presiden di era modern, Prabowo mengambil langkah cepat dan strategis dalam merespons gelombang aksi massa. Berikut beberapa tindakannya:
Pada 29 Agustus 2025, usai insiden tragis seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang tewas terlindas mobil taktis Brimob, Prabowo mengunggah pernyataan resmi melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam pernyataannya, Prabowo mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan persatuan. Ia menegaskan bahwa aspirasi rakyat harus disampaikan dengan cara damai tanpa menimbulkan anarkisme.
Tak hanya sekadar memberi pernyataan, Prabowo mengunjungi keluarga korban untuk menyampaikan belasungkawa dan memastikan bantuan sosial serta biaya pendidikan untuk keluarga Affan. Langkah ini menjadi simbol empati pemerintah terhadap korban aksi massa.
Pada 31 Agustus 2025, Prabowo mengundang pimpinan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah ke Hambalang. Tujuannya adalah menciptakan kesepakatan untuk menjaga stabilitas nasional.
Tak berhenti di situ, Prabowo juga mengumpulkan pimpinan partai politik dan MPR/DPR, termasuk Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP), Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN), dan Puan Maharani (Ketua DPR RI). Dari pertemuan itu, mereka sepakat mencabut kebijakan kontroversial dan menjaga kepercayaan publik.
Salah satu tuntutan utama massa adalah penghapusan tambahan tunjangan rumah DPR sebesar Rp50 juta. Presiden Prabowo akhirnya mencabut kebijakan tersebut setelah berkoordinasi dengan pimpinan DPR dan parpol.
Ia juga memerintahkan moratorium kunjungan kerja DPR ke luar negeri, demi mengurangi beban anggaran dan meredam gejolak sosial.
Pada 1 September 2025, Prabowo menjenguk korban luka-luka, baik warga sipil maupun polisi, di RS Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto, Jakarta. Ia memastikan semua korban mendapat perawatan yang layak.
Selain itu, Prabowo juga menaikkan pangkat polisi yang menjadi korban saat mengamankan demo. “Saya ucapkan terima kasih atas dedikasi mereka. Saya perintahkan agar diberi penghargaan dan kesempatan masuk sekolah kepolisian,” ujar Prabowo.
Pada masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, demonstrasi bukan hal asing bagi Sukarno.