Prabowo Instruksikan Panglima dan Kepala Staf TNI Tertibkan Pemanfaatan SDA yang Tak Sesuai UU

keboncinta.com --- Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta tiga kepala staf TNI. Arahan tersebut menugaskan mereka untuk menertibkan penggunaan sumber daya alam (SDA) yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

"Panglima TNI akan dibantu oleh para Kepala Staf Angkatan, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, untuk terus memelihara keamanan di wilayah nasional serta melakukan upaya-upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan tidak sesuai ketentuan undang-undang," kata Menhan usai mengikuti sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mendapat instruksi untuk berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam mempercepat proses penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran.

"Bapak Presiden akan selalu beserta rakyat, selalu bersama-sama rakyat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat bersama dukungan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kita," ujar Menhan.

Ia juga menambahkan ajakan untuk menjaga persatuan bangsa. "Mari kita teruskan persatuan dan kesatuan nasional untuk bersama-sama berjuang meningkatkan kebangkitan ekonomi kita dengan stabilitas nasional yang kita wujudkan bersama-sama," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan seluruh ketua partai politik yang memiliki kursi di DPR. Dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah selalu mendengarkan aspirasi murni dari masyarakat.

"Dalam beberapa hari ini, saya Presiden Republik Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (31/8).

Prabowo juga memastikan bahwa aparat yang terbukti melakukan pelanggaran sedang diproses oleh pihak kepolisian. Ia menegaskan telah memerintahkan Polri agar penegakan hukum dilakukan secara transparan.

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan, ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik," ucapnya.