Program MBG untuk Santri Masih Rendah, Ini Tiga Solusi yang Diusulkan Menteri Agama

Keboncinta.com-- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, pelaksanaannya di lingkungan pondok pesantren dinilai masih perlu diperluas.

Melihat masih rendahnya jumlah santri yang telah menerima manfaat program tersebut, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajukan sejumlah usulan strategis agar MBG dapat menjangkau lebih banyak santri sekaligus memberikan dampak yang lebih optimal.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) mengenai tata kelola MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Baca Juga: Kenapa Tidak Bisa Login Sulingjar 2026? Ternyata Dapodik dan EMIS Jadi Penentunya

Jangkauan MBG untuk Santri Masih Sangat Terbatas

Dalam forum tersebut, Menag menyoroti bahwa santri merupakan salah satu kelompok yang sangat membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Namun, hingga kini jumlah penerima manfaat program MBG di kalangan pesantren masih relatif kecil.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 28 Juli 2026, dari sekitar 4,27 juta santri di seluruh Indonesia, baru sekitar 61 ribu santri yang telah memperoleh layanan MBG. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 1,43 persen dari total populasi santri.

Menurut Menag, kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan perluasan cakupan program agar lebih banyak santri dapat merasakan manfaat intervensi gizi dari pemerintah.

Usulan Pertama: Perluasan Penerima Manfaat di Pondok Pesantren

Menag menilai pesantren harus menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan program MBG.

Meskipun banyak pondok pesantren telah memiliki dapur umum yang melayani kebutuhan makan santri secara mandiri, program MBG tetap dinilai penting untuk membantu meningkatkan kualitas dan kecukupan gizi para santri.

Dengan memperluas jangkauan program, pemerintah diharapkan mampu memperkuat kualitas kesehatan generasi muda yang menempuh pendidikan di lingkungan pesantren.

Baca Juga: Cara Cek Linearitas PPG Calon Guru 2026 Lengkap dengan Kesalahan yang Harus Dihindari

Libatkan Pesantren dalam Rantai Pasok MBG

Selain memperluas penerima manfaat, Menag juga mengusulkan agar Badan Gizi Nasional melibatkan ekosistem pesantren dalam penyediaan bahan baku program MBG.

Menurutnya, banyak pesantren yang telah mengembangkan usaha pertanian, peternakan, maupun unit produksi pangan secara mandiri. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari rantai pasok bahan makanan.

Pendekatan ini dinilai tidak hanya membantu menekan biaya distribusi, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi pesantren sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat di sekitarnya.

Distribusi Perlu Menyesuaikan Aktivitas Santri

Usulan berikutnya berkaitan dengan mekanisme distribusi makanan di lingkungan pesantren.

Menag mengingatkan bahwa banyak santri memiliki kebiasaan menjalankan puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis. Sementara itu, distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) umumnya dilakukan pada siang hari.

Agar makanan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal, Menag mengusulkan penyesuaian jadwal pengiriman, misalnya dilakukan menjelang waktu berbuka puasa sehingga makanan tetap segar saat dikonsumsi.

Baca Juga: Layanan Siswa Baru Non-Dapodik Resmi Dibuka Lagi! Operator Sekolah Wajib Tahu Cara Pengajuan yang Benar

Validitas Data Menjadi Kunci Keberhasilan Program

Selain aspek distribusi dan perluasan penerima, Menag juga menekankan pentingnya akurasi data sebagai fondasi utama pelaksanaan MBG.

Menurutnya, data yang valid akan memudahkan pemerintah menentukan sasaran penerima manfaat secara tepat sekaligus mengurangi berbagai kendala dalam pelaksanaan program di lapangan.

Kementerian Agama menyatakan siap memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pesantren, madrasah, dan lembaga keagamaan lainnya, guna mendukung pemutakhiran data secara cepat dan akurat.

Pemerintah Percepat Penataan Tata Kelola MBG

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan penyempurnaan tata kelola MBG agar pelaksanaannya semakin efektif.

Salah satu fokus yang sedang dilakukan adalah penyelesaian penataan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai standar keamanan penyelenggaraan layanan.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat pendataan wilayah prioritas, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar penyaluran manfaat dapat dilakukan secara lebih merata.

Seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat juga diminta menyelesaikan pemutakhiran data sesuai target yang telah ditetapkan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi nasional.

Baca Juga: Layanan Siswa Baru Non-Dapodik Resmi Dibuka Lagi! Operator Sekolah Wajib Tahu Cara Pengajuan yang Benar

Usulan Menteri Agama untuk memperluas jangkauan MBG di lingkungan pesantren menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi para santri di seluruh Indonesia. Tiga langkah strategis yang diajukan, yakni memperluas cakupan penerima manfaat, memberdayakan ekosistem pesantren dalam rantai pasok, serta menyesuaikan pola distribusi, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat tata kelola MBG melalui pemutakhiran data, peningkatan standar layanan, dan koordinasi lintas kementerian.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.***