Rahman Abdullah

Revisi Aturan Outsourcing 2026 Segera Terbit, Ini Empat Bidang yang Masih Diizinkan

22 Juni 2026 | 14:15

Keboncinta.com-- Pemerintah kembali melakukan evaluasi terhadap sistem tenaga kerja alih daya atau outsourcing di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dunia usaha dan perlindungan hak-hak pekerja yang selama ini menjadi sorotan berbagai kalangan.

Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah tengah mengkaji revisi aturan outsourcing dengan mempersempit jenis pekerjaan yang dapat menggunakan skema alih daya. Jika sebelumnya terdapat enam bidang pekerjaan yang diperbolehkan, ke depan jumlahnya direncanakan berkurang menjadi hanya empat sektor.

Kebijakan ini diprediksi akan menjadi salah satu isu ketenagakerjaan paling strategis sepanjang 2026 karena berdampak langsung pada jutaan pekerja dan pelaku usaha di berbagai sektor industri.

Pemerintah Batasi Penggunaan Outsourcing

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengungkapkan bahwa pembahasan revisi aturan outsourcing masih berlangsung dan telah mengerucut pada empat bidang pekerjaan yang tetap dapat menggunakan sistem alih daya.

Empat sektor tersebut meliputi:

Tenaga pengamanan atau satpam
Petugas kebersihan
Pengemudi
Layanan penyedia makanan atau katering

Apabila regulasi baru resmi diterbitkan, sektor lain yang sebelumnya masih diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing berpotensi tidak lagi masuk dalam daftar pekerjaan yang diizinkan.

Enam Sektor Sebelumnya Diatur dalam Regulasi Lama

Saat ini, ketentuan mengenai tenaga kerja alih daya masih mengacu pada Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 yang memberikan ruang bagi enam jenis pekerjaan untuk menggunakan sistem outsourcing.

Selain empat sektor yang dipertahankan, aturan sebelumnya juga mencakup:

Layanan penunjang operasional
Pekerjaan penunjang pada sektor pertambangan, minyak dan gas, serta ketenagalistrikan

Dengan adanya revisi ini, dua kategori pekerjaan tersebut berpotensi dihapus dari daftar sektor yang diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing.

Respons atas Aspirasi Pekerja dan Serikat Buruh

Menurut Afriansyah Noor, rencana revisi dilakukan sebagai respons terhadap berbagai masukan dan aspirasi dari pekerja serta serikat buruh yang menilai regulasi sebelumnya masih belum memberikan perlindungan yang optimal.

Pemerintah berupaya memastikan sistem outsourcing tidak mengurangi hak-hak dasar pekerja, terutama terkait kepastian kerja, jaminan sosial, dan kesejahteraan.

Proses penyusunan aturan baru juga melibatkan unsur tripartit yang terdiri atas pemerintah, pelaku usaha, dan perwakilan pekerja melalui forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.

Fokus pada Keseimbangan Dunia Usaha dan Perlindungan Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembatasan jenis pekerjaan outsourcing bukan bertujuan menghambat aktivitas dunia usaha.

Sebaliknya, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Selain membatasi ruang lingkup outsourcing, pemerintah juga berkomitmen memperkuat perlindungan tenaga kerja melalui peningkatan akses jaminan sosial dan pengawasan terhadap pelaksanaan hubungan kerja.

Dengan demikian, perusahaan tetap memiliki fleksibilitas operasional, sementara pekerja memperoleh kepastian hak yang lebih baik.

Dampak Aturan Baru Perlu Dicermati

Rencana perubahan aturan outsourcing diperkirakan akan memengaruhi berbagai sektor industri yang selama ini mengandalkan tenaga kerja alih daya untuk mendukung operasional perusahaan.

Karena itu, pelaku usaha maupun pekerja diharapkan terus memantau perkembangan pembahasan regulasi agar dapat mempersiapkan langkah penyesuaian sejak dini.

Apabila revisi resmi diberlakukan, kebijakan ini berpotensi menjadi tonggak penting dalam reformasi ketenagakerjaan nasional, sekaligus memperkuat perlindungan bagi jutaan pekerja Indonesia di masa mendatang.***