University of Chicago Susun Strategi AI untuk Pendidikan Hukum, Keterampilan Manusia Tetap Utama

CHICAGO — University of Chicago Law School memperkenalkan strategi baru untuk menghadapi perkembangan kecerdasan buatan dalam pendidikan hukum. Kebijakan tersebut tidak berusaha menghapus AI dari lingkungan kampus, tetapi mengatur penggunaannya agar teknologi membantu proses belajar tanpa menggantikan kemampuan berpikir mahasiswa.

Strategi itu mulai diterapkan pada kuartal musim gugur 2026. University of Chicago Law School ingin mahasiswanya mampu menggunakan AI secara efektif dan etis, sekaligus tetap menguasai kemampuan yang menjadi dasar profesi hukum, seperti berpikir kritis, menyusun argumentasi, mengambil keputusan, dan berkomunikasi dengan klien.

Pendidikan hukum perlu menyesuaikan perkembangan AI

University of Chicago mulai mengkaji dampak kecerdasan buatan terhadap pendidikan hukum tidak lama setelah ChatGPT diperkenalkan kepada publik pada akhir 2022.

Fakultas hukum tersebut membentuk komite AI pada awal 2023. Setelah itu, kampus mulai menerbitkan panduan penggunaan AI, menambahkan materi kecerdasan buatan dalam program penelitian dan penulisan hukum mahasiswa tahun pertama, serta membuka sejumlah mata kuliah yang membahas hubungan teknologi dan hukum.

Penyusunan strategi baru juga melibatkan mahasiswa, dosen, alumni, pimpinan firma hukum, pelaku bisnis, eksekutif teknologi hukum, dan praktisi.

Hasil konsultasi tersebut memperlihatkan dua kebutuhan yang harus berjalan bersama. Mahasiswa perlu belajar berpikir secara mandiri tanpa bergantung pada jawaban AI, tetapi mereka juga harus dipersiapkan menggunakan teknologi yang telah menjadi bagian dari pekerjaan hukum.

Tiga pilar strategi AI University of Chicago

Strategi pendidikan hukum tersebut dibangun melalui tiga fokus utama.

Pertama, mengembangkan pembelajaran dan penilaian yang tahan terhadap ketergantungan pada AI. Kedua, memperkuat keterampilan manusia yang tetap penting dalam profesi hukum. Ketiga, mengajarkan penggunaan AI secara bertanggung jawab, efektif, dan etis.

Pendekatan yang tahan terhadap AI bukan berarti seluruh penggunaan teknologi dilarang. Kampus ingin menciptakan situasi belajar yang memastikan mahasiswa benar-benar memahami materi, melakukan analisis, dan menyelesaikan masalah hukum dengan kemampuannya sendiri.

AI masih dapat digunakan ketika teknologi tersebut meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Contohnya, mahasiswa dapat memanfaatkannya untuk meminta penjelasan tambahan mengenai konsep dasar atau menghasilkan soal latihan ketika belajar.

Namun, penggunaan AI yang hanya menghasilkan jawaban instan tanpa proses berpikir dinilai berpotensi menghambat perkembangan intelektual mahasiswa.

Perangkat elektronik dibatasi di kelas tahun pertama

Salah satu kebijakan yang akan diuji coba adalah pembatasan laptop, tablet, dan telepon seluler dalam mata kuliah inti mahasiswa hukum tahun pertama atau first-year law students.

Pembatasan akan diterapkan pada kelas-kelas dasar seperti hukum kontrak, hukum pidana, hukum tata negara, hukum properti, prosedur perdata, interpretasi undang-undang, serta sejumlah mata kuliah wajib lainnya. Pengecualian terbatas tetap dapat diberikan sesuai kebutuhan.

Ujian mata kuliah inti tahun pertama juga akan dilakukan di kelas tanpa akses internet dan aplikasi. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan mahasiswa dapat menganalisis persoalan hukum secara mandiri.

Menurut pihak kampus, masa pendidikan tahun pertama menjadi periode penting untuk membangun dasar berpikir hukum. Mahasiswa perlu belajar membaca perkara, memahami aturan, mengembangkan penalaran, dan mempertahankan argumentasi sebelum menyerahkan sebagian pekerjaan kepada teknologi.

Pembatasan perangkat juga diharapkan menciptakan kelas yang lebih fokus. Mahasiswa dapat lebih aktif mengikuti diskusi, mendengarkan pendapat, dan merespons pertanyaan dosen tanpa terdistraksi aplikasi maupun pemberitahuan digital.

Penulisan tanpa AI tetap menjadi kemampuan dasar

Dalam program penelitian dan penulisan hukum, mahasiswa akan tetap mempelajari proses menulis tanpa bantuan AI sebagai fondasi utama.

Setelah kemampuan dasar tersebut terbentuk, penggunaan AI dapat diperkenalkan untuk membantu proses penyuntingan, pemeriksaan, dan pengembangan tulisan. Mahasiswa juga akan belajar menilai apakah keluaran teknologi akurat, relevan, dan sesuai dengan prinsip hukum.

Kebijakan ini tidak menempatkan hasil AI sebagai sesuatu yang selalu benar. Mahasiswa justru diminta menguji, memperbaiki, dan mempertanggungjawabkan informasi yang dihasilkan teknologi.

Pada akhir tahun pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi dan meningkatkan keluaran AI, bukan hanya menyalinnya. Proses tersebut tetap membutuhkan interaksi bersama dosen dan umpan balik langsung terhadap tulisan mahasiswa.

Makalah harus dipertanggungjawabkan secara lisan

University of Chicago juga akan mengubah mekanisme penilaian untuk makalah penelitian utama mahasiswa tingkat lanjut.

Setiap mahasiswa yang menyelesaikan makalah penelitian substansial harus mendiskusikan analisisnya secara lisan. Pembahasan dapat dilakukan melalui presentasi di kelas atau percakapan langsung bersama dosen pembimbing.

Komponen lisan digunakan untuk memastikan mahasiswa memahami penelitian, argumentasi, metode, dan kesimpulan yang ditulisnya.

Dosen juga didorong mengembangkan bentuk tugas lain yang membuat kontribusi mahasiswa lebih mudah dinilai. Kegiatannya dapat berupa lokakarya di kelas, diskusi, presentasi kelompok, atau penjelasan langsung mengenai proses penyusunan tulisan.

Pendekatan tersebut dapat membantu kampus membedakan mahasiswa yang memahami substansi dari mahasiswa yang hanya mengandalkan keluaran otomatis.

Keterampilan manusia tetap menjadi prioritas

University of Chicago menilai perkembangan AI tidak akan menghilangkan seluruh peran manusia dalam pekerjaan hukum.

Kemampuan melakukan advokasi lisan, mengambil keputusan strategis, membangun hubungan dengan klien, menyelesaikan konflik, menunjukkan empati, dan menggunakan pertimbangan profesional tetap dibutuhkan.

Klien, hakim, perusahaan, dan masyarakat juga diperkirakan tetap menginginkan manusia mengambil tanggung jawab atas keputusan hukum yang berdampak penting.

Karena itu, pendidikan hukum tidak cukup hanya mengajarkan kemampuan mengoperasikan alat AI. Mahasiswa tetap harus memahami hukum, fakta, etika, kepentingan klien, dan konsekuensi dari setiap keputusan.

AI dapat membantu merangkum dokumen atau mencari pola informasi. Namun, pengacara masih harus menilai apakah hasil tersebut benar, menentukan strategi, menjelaskan risiko, dan bertanggung jawab kepada klien.

Mahasiswa tetap diajarkan menggunakan AI

Pembatasan dalam kelas dasar tidak berarti University of Chicago menolak kecerdasan buatan.

Mahasiswa tingkat lanjut tetap memperoleh kesempatan menggunakan dan mempelajari AI melalui mata kuliah pilihan, klinik hukum, diskusi, serta pelatihan praktis.