Pemerintah Luncurkan Sekolah Rakyat, 9.755 Siswa Siap Belajar di 100 Titik Rintisan

keboncinta.com-Pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai mengimplementasikan program Sekolah Rakyat sebagai upaya strategis untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program ini akan berjalan serentak pada Juli 2025, mencakup 100 titik rintisan di berbagai daerah Indonesia dan menampung sebanyak 9.755 siswa.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangan resminya pada Senin (30/6). Ia menyebut Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjangkau siswa-siswa yang terancam atau telah mengalami putus sekolah.

“Sekolah Rakyat ini, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden Prabowo, adalah untuk keluarga yang kurang mampu, keluarga yang punya potensi putra-putrinya putus sekolah, atau bahkan sudah putus sekolah,” ujar Gus Ipul.

Model Berasrama dan Pendidikan Karakter

Sekolah Rakyat akan beroperasi dalam sistem berasrama, dengan jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kurikulum formal dilaksanakan di siang hari, sementara malam hari diisi dengan penguatan karakter, pendidikan agama, kepemimpinan, serta pelatihan keterampilan hidup.

“Ada ekstrakurikulernya dan ada kegiatan lain yang menunjang, sehingga mereka diharapkan punya keterampilan-keterampilan sesuai dengan minatnya,” jelas Gus Ipul.

Rekrutmen Siswa dan Guru Menggunakan Data Sosial

Proses seleksi siswa dilakukan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dilengkapi dengan verifikasi lapangan oleh Dinas Sosial, pendamping PKH, BPS, dan kepala daerah. Mekanisme ini juga membuka kemungkinan masuk bagi calon siswa yang belum tercatat secara administratif, namun tergolong miskin berdasarkan hasil kunjungan langsung.

“Jika mereka sampai putus sekolah, ada kemungkinan mereka diberi peluang untuk bisa di Sekolah Rakyat. Istilahnya promotif, itu adalah multi-entry, multi-exit,” ujarnya.

Fasilitas, Anggaran, dan Tenaga Pendidik

Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan memanfaatkan gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang telah direnovasi. Ke depan, akan dibangun gedung permanen di atas lahan minimal 8 hektare. Satu sekolah diproyeksikan dapat menampung hingga 1.000 siswa, dengan anggaran pembangunan mencapai Rp200 miliar per unit.

Untuk menunjang proses belajar, program ini telah menyiapkan 1.554 guru dan 3.390 tenaga kependidikan pendukung. Kepala sekolah akan direkrut dari kalangan ASN, sementara guru diambil dari PPPK dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG). Pengelolaan guru dilakukan bersama Kemendikdasmen, Kementerian PAN-RB, dan BKN.

Prioritaskan Perlindungan Anak di Asrama

Gus Ipul menekankan bahwa aspek perlindungan anak menjadi prioritas utama di lingkungan Sekolah Rakyat. Pemerintah telah menggandeng Kementerian PPPA dan KPAI untuk merancang mekanisme pencegahan tiga isu utama: perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

“Jangan sampai terjadi perundungan di sekolah, kedua jangan sampai terjadi kekerasan seksual, dan yang ketiga jangan sampai ada semacam tindakan atau ucapan yang mengarah pada intoleransi,” tegasnya.

Tahap Kedua: Tambahan 100 Titik dan 10.600 Siswa

Selain 100 titik awal, pemerintah juga tengah menyiapkan tahap kedua program ini yang akan mencakup 100 titik tambahan, melibatkan 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga pendidikan. Beberapa titik tahap kedua akan memanfaatkan 122 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung pemda.

“Ada 100 titik lagi yang kedua, juga sedang dalam proses baik itu rekrutmen murid dan guru, itu Insya Allah akan menyusul,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa gedung sementara yang digunakan pada tahap awal tidak akan dibiarkan kosong setelahnya, melainkan akan difungsikan ulang sesuai kebutuhan daerah, seperti menjadi rumah singgah atau layanan sosial lainnya.

“Mudah-mudahan di bulan Juli, kedua tahap ini bisa kita lakukan memulai proses belajar mengajar,” pungkasnya.