Keboncinta.com-- Pembangunan nasional yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sesuatu yang harus cepat terlaksana. Sudah seharusnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak hanya berfokus di suatu wilayah atau pulau saja.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Papua harus berjalan seimbang antara aspek fisik dan spiritual.
Hal tersebut disampaikan Menag saat menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Wakil Gubernur Papua Barat, beserta jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Kanwil Kemenag Papua Barat di Kantor Kementerian Agama, Jakarta (Senin, 25/08/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Menag menegaskan komitmen Kementerian Agama (Kemenag) untuk menghadirkan kesetaraan akses pembangunan bagi seluruh masyarakat Papua, termasuk dalam penyediaan fasilitas layanan bagi semua agama.
“Akselerasi pembangunan segala bidang di Papua baik itu pembangunan fisik maupun spiritual, semuanya harus paralel kita kembangkan. Maka dari itu, pencanangan dalam menanam 1 juta pohon matoa sebagai pertanda ekoteologi juga tidak terlepas dari keseriusan Kementerian Agama dalam menyetarakan akses pembangunan di Papua,” ungkap Menag.
Pembangunan spiritual, menurut Menag, tidak kalah penting dari pembangunan fisik. Papua yang kaya dengan keragaman agama dan budaya membutuhkan ruang pembinaan rohani, pendidikan keagamaan, dan forum dialog antarumat beragama agar masyarakatnya dapat hidup rukun, saling menghargai, dan menjauhi perselisishan.
“Pembangunan spiritual itu hadir dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, penguatan moderasi beragama, serta pembinaan generasi muda Papua agar menjadi pribadi yang religius, toleran, dan cinta damai. Dengan cara inilah kita bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dini, sehingga Papua tidak hanya maju infrastrukturnya, tetapi juga kuat jiwanya,” terang Menag.
Tidak hanya menekankan pembangunan fisik dan lingkungan, Menag juga menyoroti pentingnya mengatasi persoalan diskriminasi dan konflik antarumat beragama yang masih sering terjadi di masyarakat.
“Kita sering mendengar banyak kasus diskriminasi dan konflik antarumat beragama yang dipicu oleh ketidakadilan dan kesalahpahaman. Permasalahan ini tidak mungkin bisa kita selesaikan secara tuntas jika tidak menyelesaikan akar-akar persoalannya,” jelas Menag.
Adanya pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Agama dengan pemerintah daerah Papua Barat Daya dan Papua Barat.***